Pantau Aliran Kepercayaan Menyimpang, Badung Bentuk Tim Pakem

0
12
BENTUK PAKEM - Kejari Badung YANG membentuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem). DenPost/ist

 

Mangupura, DenPost

Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung membentuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) guna mengawasi atau memantau aliran kepercayaan yang menyimpang.

Wakil Ketua Pakem, Waher Tarihoran, mengatakan bahwa pihaknya telah rapat dan membentuk Tim Pakem pada Senin (3/2/2020).  Tim ini terdiri atas Kejari Badung selaku koordinator, Polres Badung, Kodim, BIN, Kesbangpol Badung, Kantor Agama Badung, Dinas Kebudayaan Badung, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Badung serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung. “Kami sudah lakukan koordinasi dengan semua pihak,  guna meningkatkan kerja sama dan sinergitas untuk melakukan deteksi dini. Selain itu pengawasan terhadap aliran keagamaan maupun aliran kepercayaan masyarakat yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Badung,” tegas Tarihoran saat dimintai konfirmasi Selasa (4/2/2020).

Baca juga :  Pulang Kampung Karena Covid-19, Dosen Muda Buat Petani Seraya Timur Untung

Kasi Intel Kejari Badung itu menjelaskan bahwa tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat  merupakan bagian dari tugas dan kewenangan kejaksaan.

Saat ditanya apakah di Badung ada aliran kepercayaan tersebut, Tarihoran mengaku ada. Bahkan aliran kepercayaan tersebut bentuknya komonitas. Hanya sampai kini tidak sampai ada yang mengganggu ketenteraman masyarakat. “Aliran itu ada di wilayah Kuta Selatan, Mengwi, dan lain sebagainya. Jadi semua akan kami pantau agar tidak ada penyebaran radikalisme dan yang lainnya,” bebernya

Baca juga :  Pelanggar Prokes di Badung Capai 200 Hingga 300 Orang Sehari

Pihaknya bersama Dinas  Kebudayaan Kabupaten Badung akan mengadakan pertemuan dengan para bendesa adat. Dalam pertemuan itu akan dijelaskan bahwa di Badung kini ada Tim Pakem yang akan menindaklanjuti aliran kepercayaan.

“Kita tidak menginginkan adanya keributan antarumat beragama. Apalagi adanya aliran-aliran yang menyesatkan, sehingga mengganggu masyarakat,” terang Tarihoran. (115)