Revisi RUU Provinsi Bali Banyak Peroleh Dukungan Pusat

0
7
PERTEMUAN - Gubernur Bali Wayan Koster (kanan) bicara saat pertemuan antara Pemprov Bali dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jumat (7/2/2020), di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.DenPost/kmb

Senayan, DenPost

Dukungan para pemangku kebijakan di pemerintah pusat terus mengalir untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 yang digagas Pemprov Bali di era Wayan Koster. Revisi ini didukung lantaran regulasi tersebut tak lagi relevan dengan kondisi yang kini mengalami perkembangan. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Pemprov Bali dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jumat (7/2/2020), di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Saat itu Gubernur hadir dengan personel lengkap, yang meliputi anggota DPD RI Dapil Bali, DPRD Provinsi Bali, hingga pimpinan kabupaten/kota. Juga hadir rektor perguruan tinggi di Bali, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh budaya. Pertemuan itu dipimpin Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas. Dia didampingi sejumlah anggota dari Fraksi PDI Perjuangan di antaranya Arif Suyono, Putra Nababan, dan Ketut Kariyasa Adnyana.

Baca juga :  Jelang Galungan, Belasan Ribu ASN Tabanan Bakal Dapat Ini

“Yang prinsip bahwa teman-teman di parlemen sudah memberi dukungan, bagaimana kemudian  UU pembentukan Provinsi Bali itu dipisah dari UU pembentukan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur,” ujar Supratman setelah rapat.

Anggota Fraksi Gerindra ini menjelaskan dokumen RUU ini kemudian diselaraskan dengan Komisi II DPR RI agar proses pembahasannya dipercepat.  “Penyusunannya tetap di DPR RI nanti. Apakah naskah akademis ini akan diambil alih secara keseluruhan oleh DPR atau kemudian dibahas lagi oleh Badan Keahlian DPR, kemudian diserahkan ke Komisi II? Prinsipnya, kami dukung apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bali,” ungkap Supratman.

Baca juga :  Dilelang, Tiga Barang Rampasan Perkara Mantan Bupati Candra

Arif Suyono menambahkan bahwa pengesahan RUU Provinsi Bali ini tidaklah sulit, sebab dikategorikan komulatif terbuka yakni RUU di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Berdasarkan UU No.14 Tahun 2011 suatu regulasi dapat dikategorikan komulatif terbuka bila menyangkut perjanjian internasional, adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan daerah otonom baru. Menurut dia, dengan status komulatif terbuka, maka RUU Provinsi Bali dapat dibahas sewaktu-waktu meski tidak masuk Prolegnas.

Melihat dari berbagai aspek kesiapan, Arif menilai pengesahan regulasi ini terbilang enteng alias tidak sulit. Hal itu karena dia menilai regulasi ini lebih pada penyesuaian dasar-dasar konstitusional dan pemerintahan yang baik sesuai UU yang berlaku. “Komisi II akan menyiapkan seluruh naskah akademik, draf RUU, untuk kemudian dibahas, disetujui Komisi II, kemudian diserahkan kepada Baleg untuk diharmonisasikan. Kemudian kembali ke Komisi II, san kami minta surat presiden, barulah kemudian masuk ke pembahasan tingkat I, tingkat II,” bebernya.

Baca juga :  Simpan SS, Pemuda Asal Songan Ditangkap

Dalam kesempatan itu, anggota DPD RI Dapil Bali, AA Gede Agung, menyatakan sikap bahwa DPD RI mendukung dan merekomendasikan pembahasan RUU Provinsi Bali tahun 2020. Sikap tersebut mempertimbangkan bahwa RUU ini untuk kepentingan masyarakat dan daerah. “Rancangan UU tersebut sangat dibutuhkan sesuai dinamika global, sesuai kearifan lokal,” ungkapnya. (wir)