Gubernur Koster: Bukan Menjadikan Bali Otsus

0
9

DALAM pertemuan dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jumat (7/2/2020), Gubernur Bali Wayan Koster meyakinkan bahwa RUU Provinsi Bali bukankan upaya menjadikan Bali sebagai daerah otonomi khusus (otsus). Hal itu juga dia sampaikan dalam pertemuan dengan Badan Legislasi (baleg) DPR RI di Jakarta. Revisi UU No.64 tahun 1958 ini, menurut Koster, merupakan upaya untuk menyelaraskan konstitusi agar mengacu pada UUD 1945 dan NKRI.

“Jadi (UU No.64 Tahun 1958) secara hukum ketatanegaraan tidak sejalan dengan konstitusi dan ideologi. Padahal UU ini adalah sumber pertimbangan utama produk hukum daerah,” tegasnya kepada wartawan usai rapat.

Menurut Koster, revisi ini merupakan hal berarti bagi Bali. Selain mendukung pembangunan Pulau Dewata menjadi terintegrasi dan seimbang, hal ini sekaligus memberi ruang mengembangkan fiskal sesuai potensi Bali yang punya pariwisata berbasis budaya.

Baca juga :  Harian DenPost Raih "Silver" pada IPMA 2020

Ketua DPD PDIP Bali ini menambahkan 39 persen dari total wisatawan asing ke Indonesia masuk dari Bali. Hal itu berarti Bali memberikan kontribusi devisa bagi negara, namun alokasi anggarannya ke Bali belum optimal. “RUU ini tidak ada niat otonomi. Tidak ada namanya kapling APBN. Tetap sesuai dengan koridor yakni dana alokasi umum, bagi hasil, dana desa dan lain-lain. Intinya, mengisi pembangunan Bali sesuai karakteristik lokal,” bebernya.

Baca juga :  Tamba-Ipat Menang di Empat Kecamatan

 

Koster menyebutkan pengelolaan pembangunan di Bali harus berlandaskan Tri Hita Karana (THK) dan kearifan lokal, sehingga terpola, menyeluruh, dan terarah. Menurut dia, selama ini regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat menjaga adat istiadat dan lingkungan Bali. Apalagi ada ketimpangan ekonomi dan pembangunan antarsektor.

Dengan tergolongnya RUU Provinsi Bali dalam regulasi komulatif terbuka, maka akan menambah peluang regulasi itu segera disahkan. “Berdasarkan surat DPR RI No.1 Tahun 2020, masuk daftar RUU komulatif terbuka, yang bisa dibahas kapanpun tanpa memandang urutan,” tegasnya.

Baca juga :  Dua Pura di Abiansemal Dibobol Garong

Regulasi ini terdiri dari 12 bab dan 39 pasal, yang telah disosialisasikan ke kalangan akademisi, tokoh, dan masyarakat di Bali, serta diajukan lewat audiensi ke Komisi II DPR RI. “Dukungan resmi datang dari Kemenkumham, Kemendagri, dan DPD RI, sejak diajukan tahun lalu,” pungkasnya. (wir)