Soal “Kota Hantu”, Koster Sebut Bali Tak Terganggu

Wayan Koster DenPost/wiradana

Renon, DenPost

Antisipasi Provinsi Bali terhadap ancaman virus Corona dipandang berbeda oleh salah satu media asing yang kemudian mengistilahkan Bali bak kota hantu. Istilah itu diduga menggambarkan Bali yang kini kehilangan kunjungan wisatawan Tiongkok.

Dimintai tanggapan Selasa (11/2) kemarin di kantornya, Gubernur Bali Wayan Koster menilai pemberitaan itu sarat akan tujuan kepentingan kompetitor pariwisata Bali. Namun Koster tak menyebut secara gamblang siapa yang dimaksud.

Baca juga :  Danrem 163/Wira Satya dan Puluhan Perwira Diuji Usap PCR

Gubernurmenyebut memang terjadi penurunan kunjungam wistawan Tiongkok ke Bali. Namun dia menegaskan bahwa pariwisata Bali tidak terganggu dengan pemberitaan itu “(Penerbangan) dari Tiongkok turun, itu pesaingnya Bali-lah, tapi kita tidak terpengaruh. Penerbangan dari luar Tiongkok ke Bali meningkat 14 persen,” ungkap orang nomor satu di Pemprov Bali ini.

Menurut Koster, istilah itu terlalu berlebihan, sebab fakta di lapangan, Bali tetap terisi wisman berbagai negara.  “Penerbangannya meningkat 14 persen. Artinya apa? Orang berkunjung ke Bali meningkat. Kok dibilang kota hantu?” imbuhnya.

Baca juga :  Restoran di Ubud Terbakar, Kerugian Ratusan Juta

Persentase ini disebutnya didominasi wisatawan yang datang dari Eropa dan sejumlah wisman lain. Guna mencairkan suasana, pihaknya juga menggaet wisatawan domestik untuk berkunjung ke Bali dengan menurunkan tarif penerbangan untuk wisatawan domestik. “Sedang dicarikan insentif untuk penerbangan domestik yang tarifnya diturunkan,” bebernya.

Dampak lainnya, ancaman virus corona juga berkorelasi terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata. Soal itu, Koster membenarkannya bahwa terdapat beberapa perusahaan yang ancang-ancang melakukan PHK. “Saya bilang jangan dulu. Masak untungnya sudah sekian puluh tahun, baru beberapa bulan saja mau PHK, nggak bener itu,” tuturnya.

Baca juga :  Rai Iswara dan Selly Mantra Akan Disurvei Golkar

Upaya normalisasi sudah diupayakan. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar melaksanakan kegiatan massa di Bali. Bahkan semua kementerian didorong agar membuat kegiatan di Pulau Dewata. (wir)