Balai Pertemuan Terancam Dibongkar, Warga Kesambi Baru Resah

0
61
DISKUSI - Warga Perumahan Kesambi Baru, Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Badung, saat diskusi pada Rabu (12/2/2020) malam. DenPost/wiradana

Kesambi, DenPost

Puluhan warga Perumahan Kesambi Baru, Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Badung, cemas karena rencana pembongkaran balai pertemuan yang selama ini berstatus fasilitas umum (fasum). Rencana ini bergulir setelah pihak yang mengaku pemilik lahan, Agus Trisna Hartanto, melayangkan surat ke Kepala Lingkungan Kesambi Baru pada 6 Februari 2020 mengenai imbaun pengosongan lahan seluas 3 are itu. Sebagai upaya mediasi, kedua pihak berdiskusi pada Rabu (12/2/2020) malam.

Diskusi yang dihadiri Kepala Lingkungan (Kaling) Banjar Kesambi, Lurah Kerobokan, dan puluhan warga, itu belum juga melahirkan kata sepakat. Hanya. Pihak Agus menunda sementara rencana pengosongan lahan yang semestinya dilakukan pada Kamis (13/2/2020). “Kami sebagai Kaling agak kecewa karena fasum untuk warga Kesambi Baru menjadi hak milik dia (pihak Agus),” kata Kaling Banjar Kesambi, Kerobokan, Nyoman Widana, seusai rapat

Baca juga :  Hantam Pelinggih, Dua Wisatawan Arab Tewas

Warga sempat mempertanyakan kenapa pihak Agus bisa mengantongi sertifikat lahan tersebut. Menurut Widiana, pengurus Perumahan Kesambi Baru akan menelusuri proses pensertifikatan lahan tersebut dengan mendatangi BPN Badung dan notaris yang membantu penerbitan sertifikat. “Kami tetap memperjuangkan hak kami sebagai warga guna  menjadikan tempat ini sebagai tanah balai pertemuan untuk wargai,” tegas Widiana, saat didampingi sejumlah warga.

Lurah Kerobokan, Anak Agung Oka Wiranata, mengapresiasi jalannya pertemuan secara damai tersebut. Pihaknya menyarankan agar kedua belah pihak melakukan pertemuan kembali dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang berwenang, baik BPN maupun notaris. Saat itu dia hanya menegaskan bahwa dalam setiap pengembangan perumahan, 35 persen dari luas lahan yang dibangun wajib dijadikan fasum dan fasilitas sosial (fasos).

Baca juga :  Selidiki Kasus Buang Orok, Polisi Datangi Sejumlah Klinik Bersalin

“Kalau sudah menjadi fasum, maka pemerintah bisa memberikan bantuan seperti perbaikan jalan atau gedung untuk fasum tersebut,” terang Wiranata.

Menurut dia, perumahan Kesambi Baru dihuni 90 KK.

Suara yang sama disampaikan tetua warga setempat, Ida Bagus Gde Pidada, yang bermukim di Perumahan Kesambi Baru sejak tahun 1986. Dia mengaku tahu bahwa lahan tersebut merupakan fasum yang dibuktikan dengan denah perumahan.

Lahan tersebut memang tidak disertifikatkan karena statusnya hak guna bangunan (HGB), mengingat saat itu semua sertifikat perumahan ada di Bank Tabungan Negara (BTN). “Setelah kami melunasi di sana (BTN) barulah kami bawa ke BPN, barulah bisa jadi sertifikat hak milik,” jelasnya.

Baca juga :  Fraksi Golkar Kritisi Tingginya Anggaran di Disbud

Sedangkan keluarga pemilik lahan, Johan Ponco, menjelaskan bahwa secara hukum, Agus punya bukti kepemilikan tanah itu sejak tahun 1993. Dia mengaku membeli tahun 1986 dari pengembang, PT Karimunadi.

Kepemilikan itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung SK.285/HM/BPN.51.03.2013 dan sertifikat Hak Milik No.14791. “Mari kira bersama-sama mencoba menemukan titik tengah. Saya menyimpulkan, warga diberi kesempatan untuk mendapatkan bukti-bukti lain seandainya memang tanah ini fasum,” ujar Ponco usai diskusi.

Dia berharap masalah ini segera tuntas, karena tanah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan pemilik. (wiradana)