Tengahi Konflik Transportasi, Gubernur Terbitkan Regulasi

Tengahi Konflik Transportasi, Gubernur Terbitkan Regulasi

Renon, DenPost

Konflik antara jasa transportasi konvensional dengan mitra vendor atau yang lebih dikenal dengan sebutan taksi online, kini menemui jalan tengah. Gubernur Bali Wayan Koster kini menerbitkan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan angkutan pada pangkalan di kawasan tertentu. Regulasi ini diumumkan di hadapan ratusan pelaku jasa transportasi konvensional pada Jumat (14/2/2020) di halaman Museum Perjuangan Rakyat Bali (MPRB), Renon, Denpasar.

“Ini kan di kawasan tertentu. Jadi (Pergub No.2) ini basisnya sebagian besar di desa adat. Di situ akan direkrut, kemudian mereka bergabung dalam satu wadah koperasi atau organisasi lain,” ujar Koster usai pengumuman pergub. Dengan adanya regulasi itu, dia berharap para pelaku jasa transportasi konvensional punya kepastian dalam menjalankan aktivitas usaha di masing-masing pangkalan, tanpa takut kawasannya diserobot jasa taksi online.

Baca juga :  Satgas Dauh Puri Kaja Amankan Pelanggar Buang Sampah Sembarangan

Koster yang saat itu didampingi Sekda Bali Dewa Made Indra dan Kadis Perhubungan Bali IGW Saksi Gunarta ini menambahkan implementasi Pergub No.2 ini dilengkapi aspek pengawasan ketat yang dikoordinatori Dinas Perhubungan (Dishub). Bagi yang melanggar, maka akan ditindak sesuai Pergub Bali No.40 Tahun 2019. “Ditegaskan: cabut izin. Sekarang makin ketat lagi. Saya minta perketat pengawasannya. Kalau melanggar, tertibkan,” tegas pria asal Sembiran, Buleleng ini.

Dia juga menyebutkan regulasi ini membatasi taksi online masuk mengambil calon penumpang di pangkalan transportasi konvensional. Namun masih memungkinkan untuk menurunkan penumpang saja. Meski sebelumnya para pelaku jasa transportasi konvensional minta agar taksi online dilarang beroperasi di Bali, Koster mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan. “Kalau (taksi online) dibubarkan, janganlah,” terangnya kepada wartawan.

Baca juga :  Di Badung, Positif Covid-19 Sudah Empat Orang

Koster menilai perkembangan di zaman modern ini tidak semua daerah bisa dijangkau dengan transportasi konvensional. Karenanya dia berharap regulasi ini menjadi pedoman bagi Pemprov Bali untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta mengikut-sertakan masyarakat dalam tata kelola layanan angkutan di kawasan tertentu dan kawasan wisata. Pergub ini juga mengatur beberapa hal mendasar antara lain: jenis dan persyaratan pangkalan, kendaraan dan pengemudi, prioritas dan larangan, peran pasyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi administratif.

Baca juga :  Diburu ke Banten, Polisi Gadungan Sembunyi di Rumah Istri Siri

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta menambahkan para pelanggar pergub ini dapat dijatuhi sanksi administratif meliputi teguran tertulis, pencabutan sementara izin pengelolaan, pencabutan izin pengelolaan pangkalan, dan denda.

Menurut dia, hal-hal penting berkaitan dengan pengaturan pangkalan antara lain: pengemudi wajib berdomisili di Bali, menggunakan pakaian/busana adat Bali dalam operasional sehari-hari. “Pergub ini juga mengatur peran masyarakat dalam membantu peningkatan pelayanan angkutan pada pangkalan dengan memberikan umpan balik ke Pemprov Bali sebagai pembina, pengawas, dan pengendali, angkutan pada pangkalan di kawasan tertentu,” tandas Gubernur Koster. (wiradana)