PHR Tak Dipungut, Pendistribusian Hibah Wajib Dikomunikasikan

0
33
AA Ngurah Adhi Ardhana

Renon, DenPost

 

Lahirnya kebijakan untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran (PHR) selama 6 bulan merupakan angin segar bagi industri pariwisata di tengah keterpurukan akibat merebaknya virus Corona. Diperlukan juga relaksasi perbankan untuk menjaga ruang fiskal dari industri pariwisata dalam kondisi yang mengkhawatirkan saat ini.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, saat diminta tanggapannya, Rabu (26/2). “Harapannya, dengan  kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini, juga memerlukan relaksasi perbankan untuk menjaga ruang fiskal dari industri tersebut,” terangnya.

Baca juga :  PHDI Denpasar Sayangkan Remaja Terlibat Ritual Sakral

Gung Adhi juga mengingatkan, harus menjadi perhatian serius terkait pembiayaan pembangunan di kabupaten/kota. Mekanisme pendistribusian hibah Rp3,3 triliun yang terungkap dalam Keputusan Menteri Keuangan wajib untuk dikomunikasikan. “Mengingat dari 10 destinasi yang rencananya mendapat hibah (substitusi pemungutan PHR), Bali memiliki potensi hampir 80% atau setara dengan Rp2,64 triliun,” kata politisi PDI Perjuangan yang juga praktisi pariwisata ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat merebaknya virus korona. Salah satu kebijakan itu memberikan keringanan pengusaha hotel dan restoran untuk tidak membayar pajak selama 6 bulan. “Sepuluh destinasi pariwisata yang tersebar di 33 kabupaten/kota tidak dipungut pajak hotel dan restoran (sebesar 10%) selama 6 (enam) bulan. Sepuluh destinasi pariwisata tersebut yaitu Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Sebagai gantinya, pemerintah pusat akan memberikan hibah sebesar Rp 3,3 triliun untuk sepuluh tujuan wisata,” jelas Kadis Pariwisata Bali, Putu Astawa.

Baca juga :  BPBD Bali Imbau Masyarakat Waspada Ini

Selain itu, menurut Astawa, pemerintah juga memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 298,5 miliar untuk insentif airline dan travel agent untuk mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri. Sementara untuk wisatawan dalam negeri diberikan insentif sebesar Rp 443,39 miliar dalam bentuk diskon sebesar 30% potongan harga untuk 25% seat per pesawat yang menuju ke tujuan wisata.

Astawa juga menjelaskan, dalam APBN juga tersedia anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sebesar Rp 147 miliar yang akan dikonversi menjadi hibah ke daerah-daerah untuk memacu pariwisatanya. (106)

Baca juga :  Pasien Meninggal di RSU Bangli Ditangani SOP Virus Corona

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini