WASPADAI MEDSOS DAN FILM PORNO!

0
40

ERA digital saat ini berkembang pesat dan masing-masing individu
harus mampu memilah dan memilih sesuatu yang bermanfaat. Begitu
juga dengan pengaruh media sosial (medsos) maupun film porno tak jarang memicu seseorang melakukan perbuatan cabul.
Kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur,
misalnya, akhir-akhir ini mewarnai media massa. Seperti pemberitaan tentang pengasuh panti asuhan di Tabanan yang selama 3,5 tahun menggagahi anak asuhnya. Begitu juga di Jembrana, seorang ayah yang tega meniduri anak kandungnya. Kasus terbaru, seorang Kepala SD di Kuta Utara, Badung, I Wayan S (43), mengencani anak didiknya hingga empat tahun. Sungguh memilukan.
Menurut psikiater di RS Dharma Kerti, Tabanan, dr. IGNB Mahayasa,
Sp.K.J., pencabulan terhadap anak di bawah umur atau dalam bahasa
ilmiahnya pedofilia alias predator anak, dari sisi kacamata psikiater, bisa terjadi pada seseorang ketika menginjak usia sekitar 16 tahun atau orang dewasa. “Ada dorongan seksual terhadap korban yang umurnya sekitar 13 tahun atau lebih muda daripada pelaku,” ungkapnya.
Untuk upaya pencegahan atau langkah antisipasi, bisa dilakukan dengan
beberapa hal, dan bergantung situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mahayasa mencontohkan kasus yang terjadi di panti asuhan di Sanggulan, Kediri, Tabanan. Menurutnya, pihak terkait harus melakukan seleksi tentang panti asuhan. Mungkin saja ada oknum yang sengaja membuat panti dengan harapan anak anak dalam posisi tak berdaya, mendambakan belas kasihan, kemudian timbul merasa terbantu.
Begitu juga dengan kasus di Jembrana, seorang ayah yang tega mencabuli anak kandungnya. “Yang seperti itu disebut inces. Ada hubungan bathin antara ayah sebagai orangtua dan anak. Misalnya si ayah yang sudah lama menduda, sehingga timbul hasrat dan dorongan seksnya. Begitu juga sebaliknya dari pihak si anak, yang mungkin merasa ada doronga dari sang ayah, kemudian anak berkorban atau terangsang libidonya, sehingga apapun itu bisa saja terjadi. Hal itu bisa terjadi karena berbagai macam situasi,” beber Mahayasa.
Apakah secara global juga bisa dipegaruhi kenakalan remaja, pengaruh dari karater seseorang, dan lain sebagainya? “Tergantung situasi dan pengaruh medsos juga bisa, termasuk tayangan-tayangan (flm) yang berbau porno. Terangsang situasi, sedangkan di posisi anak yang di bawah umur ada yang tak berani melawan,” tegasMahayasa.
Lantas bagaimana dengan kejadian dalam kasus serupa yang dengan
alasan karena pawisik? Menurut dia, kalau kata psikiater hal semacam itu adalah gangguan halusinasi. Dalam bayangan orang yang melakukan hal semacam itu dengan alasan ada pawisik, karena ada sensasi dengan
panca inderanya. “Si pelaku yang seperti itu terganggu dalam kejiwaan. Dia berhalusinasi sampai melakukan perbuatan yang menurutnya karena pawisik,” jelas Mahayasa.

Baca juga :  Jumlah WNI Positif Covid-19 di Badung Bertambah

Di tempat terpisah Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Provinsi Bali Ni Luh Putu Nilawati menerangkan bahwa tingkat kekerasan dan  pelecehan seks terhadap perempuan serta anak di Bali terbilang tinggi. “Tahun 2019 lalu kami menerima 408 laporan kasus di seluruh Bali. Terutama banyak terjadi di ranah privat (pribadi) di rumah. Termasuk kekerasan seks biasanya dilakukan orang dekat,” bebernya.

Orang dekat yang dimaksud, misalnya ayah, paman, kakek, termasuk tetangga. Dari data yang dihimpun LBH APIK, kasus pelecehan seks dan kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak terjadi di Buleleng dan Bangli. Tanpa melihat jumlah kasus di suatu daerah, Nilawati mengatakan bahwa kasus ini terjadi dipicu kemudahan warga mengakses film, namun tidak diikuti edukasi tentang seks yang memadai. “Semua konten yang berbau porno itu kebablasan sampai ke masyarakat. Tapi pendidikan seks yang baik dan benar tidak sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Nilawati memandang edukasi tentang seks sangat relevan dimasukkan dalam kurikulum agar anak-anak mendapat edukasi sejak dini guna melindungi diri mereka. Lebih dalam, dia menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak memang sering, namun belum menyentuh pada pelaku yang umumnya laki-laki. “Kalau kita bicara soal gender, yang hadir hanyalah perempuan. Bagaiamana kita menyadarkan pelaku-pelaku yang akan berbuat atau sudah melakukan? Seharusnya imbang, selain calon korban, juga hadir calon pelaku,” ungkapnya.

Untuk itu Nilawati mengajak seluruh pihak agar sadar bahwa apapun tidak boleh terjadi dengan alasan jenis kelamin. Menyoal kesadaran masyarakat mengadu ke pemerintah atau lembaga bantuan hukum, dia mengatakan hal tersebut semakin baik hingga 30 persen per tahun. Berdasarkan data tahun 2017 yang dia miliki, terdapat sekitar 200 pengaduan, berikutnya tahun 2018 sekitar 300 kasus, dan tahun 2019 sekitar 400 kasus. “Undang-undang kekerasan seks yang segera disahkan tidak saja menyangkut penetrasi (persetubuhan), kalau dalam KUHP, kekerasan seksual berarti selalu terjadi penetrasi. Tapi kekerasan seks versi UU ini baru pencabulan, bahkan baru bersiul-siul saja sudah bisa masuk ke kekerasan seks,” terang Nilawati.

Baca juga :  Dicurigai Corona, ABG Asal Demulih, Bangli, Diobservasi di RSUP Sanglah

Hal senada diungkap Wakil Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali Eka Santi Indra Dewi. Pihaknya sedang mempelajari dua kasus yang dianggap menonjol yakni pelecehan seks yang dilakukan Kepala SD di Kuta Utara, Badung, dan di panti asuhan di Tabanan. “Kasus ini didalami lantaran kami menduga korban bisa jadi lebih dari satu orang,” terangnya.

Pihaknya juga telah melakukan langkah preventif lain. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Eka mengatakan KPPAD Bali rutin melakukan advokasi ke lingkungan sekolah maupun kepolisian. Advokasi itu meliputi sosialiasi tentang perlindungan anak, termasuk cara menghindari pelecehan seks dan apa yang dilakukan si anak jika mengalami pelecehan. Pihaknya terus minta polisi agar serius menangani kasus pelecehan seks terhadap anak, dan merekomendasikan konseling serta pendampingan psikologis dan hukum oleh P2TP2A.

“Tapi belum maksimal, karena tiap kegiatan sekolah yang kami jangkau terbatas. Makanya harus dilengkapi dengan kegiatan dinas terkait,” beber Eka Santi.

Bukan saja keterbatasan advokasi ke sekolah, dia menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi yakni edukasi yang jarang melekat pada orangtua. Menurut dia, kembali terulangnya pelecehan seks terhadap anak merupakan potret lemahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak. Bagi Eka, edukasi tidak bisa dititik-beratkan pada pemerintah semata. Edukasi sebaiknya aktif dilakukan orangtua sejak anak usia dini. Misalnya memahami bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan tidak. “Harus berani mengadu kepada yang bisa dipercaya. Orangtua juga harus intens diberi sosialisasi agar paham apa yang termasuk pelecehan, dan apa sanksinya,” tambahnya.

Yang tak kalah pentingnya mengetahui anak yang menjadi korban pelecehan seks ini harus mendapat konseling dari psikolog. Hal itu sejatinya telah tersedia di setiap kabupaten/kota.

 

Beri Pemahaman

 

Baca juga :  Bupati Artha Minta Perketat Pemeriksaan Warga Masuk Bali

Sedangkan aktivias anak-anak, Diah Astriani Putri, mengatakan merabaknya kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur bukan semata-mata salah orangtua dan guru. Dalam hal ini semua pihak perlu terlibat dan peduli untuk memberikan pendidikan seks kepada anak.

Dewasa ini masih banyak warga menganggap pendidikan seks kepada anak termasuk tabu. Padahal ini merupakan ilmu parenting yang penting bagi anak. Anak perlu disadarkan dan diberikan bekal pemahaman bahwa betapa berharganya tubuh mereka.

Sejak usia balita atau prasekolah, anak perlu diberikan pengertian bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat atau disentuh maupun tidak oleh orang, selain dirinya sendiri. Mereka perlu diberikan penjelasan yang mudah dipahami dan sesuai umur mereka secara bertahap. Anak juga perlu diberikan edukasi bahwa hal-hal apa saja yang boleh mereka lihat dan sentuh, begitu sebaliknya.

Menurut Diah, hal ini tentu saja perlu diajarkan mulai dari lingkungan keluarga. Dengan demikian, ketika anak bersekolah, dimana mereka secara mandiri terjun ke lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat, telah siap karena telah punya bekal nilai-nilai yang baik sesuai ajaran agama maupun budaya kita. Sejak kecil, anak perlu diajarkan banyak hal terkait pendidikan seks, tak luput pula tentang adab berpakaian. Apalagi anak di era modern ini begitu cepat pubert, belum lagi model pakaian yang terbuka. Selain itu, orangtua perlu melakukan night review dengan cara kumpul bersama keluarga. Mengobrol mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan pada hari ini, apakah ada masalah, dan lain-lain. Hal tersebut dapat membuat hubungan antara anak dengan orangtua menjadi lebih dekat. Guru di sekolah juga perlu memberikan nasihat, perhatian lebih, dan menerapkan norma yang tegas kepada anak-anak agar mereka berbudi pekerti luhur dapat tercipta. “Memang belum banyak orangtua yang memahami ilmu parenting dan pendidikan sekss untuk anak-anak mereka. Karena itu, saya berharap pemuda-pemudi yang belum menikah mempelajari ilmu-ilmu ini sebelum menginjakkan kaki di pelaminan,” jelasnya.

Menurut Diah, hal ini bertujuan agar di masa depan Indonesia bisa punya masyarakat yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. Dengan pendidikan ini pula maka meminimalisasi kasus-kasus pelecehan seks terhadap anak di bawah umur. (gap/wir/wit)