REDAM PHK, RAMAI-RAMAI BERIKAN DISKON

REDAM PHK, RAMAI-RAMAI BERIKAN DISKON
ILUSTRASI

MEREBAK wabah virus corona ke berbagai negara di dunia menyebabkan industri pariwisata, khususnya di Bali, ketar-ketir. Sebagai dampaknya, sejumlah hotel dan usaha pariwisata lainnya mulai merumahkan karyawan terutama karyawan kontrak atau daily worker (DW) di Badung Selatan. Hal serupa terjadi di Klungkung.

Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Cabang Badung, I Wayan Suyasa, Senin (2/3) kemarin mengaku prihatin atas dampak wabah vuris corona ini. Untuk itu, serikat pekerja  berharap agar tak sampai terjadi perumahan karyawan yang sudah lama mengabdi.

Menurut Wakil Ketua DPRD Badung ini, ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan pengusaha agar para pegawai tidak dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK), salah satunya mengencangkan ikat pinggang atau menghemat operasional seperti hemat listrik dan air, serta tidak membeli barang yang tidak terlalu mendesak. “Kita tahu bersama bahwa situasi global pasti ada risiko terhadap dampak virus corona. Untuk itu, kami mohon jangan sampai pekerja yang selalu menjadi korban.  Masih ada solusi terbaik, selain merumahkan karyawan. Kita memaklumi jika ada pengusaha yang merumahkan DW, karena pekerja DW sifatnya jika tamu ramai, barulah mereka dibutuhkan. Tapi kami mengharapkan pekerja tetap dan lama mengabdi jangan dirumahkan,” tegas Suyasa.

Mengapa ngotot mempertahankan pekerja lama? Ditanya begitu, politisi yang sempat menjadi pekerja pariwisata ini mengatakan pemerintah pusat telah memberikan solusi kepada para pengusaha supaya tidak memungut pajak hotel dan restoran (PHR) selama enam bulan, dan memberikan subsidi lain. Dengan demikian, pekerja jangan sampai dikorbankan. “Pengusaha sudah mendapat solusi dari pemerintah. Jadi jangan lagi membuat masalah baru dengan melakukan PHK pekerja tetap,” tandasnya.

Sebelumnya anggota DPRD Badung, Wayan Luwir Wiana, mengatakan sejumlah hotel di Badung mulai mengatur sistem kerja mereka akibat dampak wabah virus corona. Bahkan beberapa tenaga kerja harian atau daily worker (DW) dan tenaga kontrak sudah ada yang diputus atau dirumahkan. Luwir menyarankan kondisi ini harus segera disikapi dengan strategi bersama. Misalnya kementerian melalui Presiden yang mengarahkan berbagai kegiatan nasional agar digelar di Bali atau daerah pariwisata. Di sisi lain, pihak usaha juga harus membuat terobosan dengan menjual paket untuk memancing wisatawan tertarik datang ke Bali, dan Badung khususnya. ‘’Misalnya hotel membuat paket bersama maskapai dan jasa lain menjadi satu paket liburan. Jadi kan lebih menarik. Sekali keluar biaya sudah dapat kemudahan tiket pesawat, hotel dan permainan lain,” tandasnya.

Baca juga :  Triwulan Pertama, Pendapatan Badung Baru Rp 900 Miliar

Sedangkan di Klungkung, utamanya di Nusa Penida, sejumlah pengelola pariwisata ramai-ramai memberikan diskon 20 sampai 30 persen kepada para wisatawan. Hal ini tidak ditampik Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Klungkung, Wayan Kariana. Dengan kondisi sekarang, pelaku pariwisata di Nusa Penida terpaksa membidik market (pasar) baru. India salah satu yang menjadi market baru di Nusa Penida sejak dua bulan ini.

“Pascawabah virus corona, kunjungan wisatawan Eropa masih stabil. Tapi pada Januari sampai Februari, India menjadi market baru di Nusa Penida walau masih one day trip (kunjungan sehari),” tegas Kariana.

Dia berharap dengan mulai ramainya kehadiran turis India di Nusa Penida, praktis menggairahkan kembali aktivitas pariwisata setempat. Kariana mengajak pelaku pariwisata, khususnya di Nusa Penida, agar tetap bersemangat mempromosikan destinasi setempat. Terlebih dalam situasi saat ini, pariwisata Bali secara umum mengalami penurunan drastis.

Baca juga :  Diduga Salah Satu Siswa Terkonfirmasi Covid-19, SMPN 1 Gianyar Lakukan Ini

Selain itu, Kariana mengakui bahwa turunnya kunjungan wisatawan ke Nusa Penida berimbas pada tingkat hunian hotel. Awal Maret ini tingkat hunian hotel rata-rata hanya 20 persen. Hal ini turun drastis jika dibandingkan dalam kondisi normal pada periode yang sama yakni 50 persen lebih.  “Tahun ini yang paling buruk akibat dampak virus corona,” bebernya.

Menurut Kariana, turunnya tingkat hunian hotel di Nusa Penida sangat dirasakan para pelaku pariwisata seperti pengelola restoran dan transportasi. Walau pariwisata di Nusa Penida lesu, hal itu belum sampai ada PHK maupun merumahkan pegawai restoran dan hotel.  “Saya belum mendengar ada yang dirumahkan. Di Lembongan masih normal, mungkin karena ada one day trip,” ungkapnya.

PHRI Klungkung masih menunggu arahan dari Pemprov Bali guna memadukan langkah apa yang mesti diambil dalam situasi seperti sekarang. Tapi sebelum itu, pihaknya melakukan upaya-upaya promosi dengan menebeng kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali.

 

“Rencananya pada 6 Maret ada pertemuan yang melibatkan semua steakholder dan PHRI yang diundang gubernur. Mudah-mudahan setelah mendapat arahan dari Pemprov Bali, lahir titik temu, langkah apa yang akan kita lakukan,” tandas Kariana.

Di tempat Ketua PHRI Tabanan, I Gusti Bagus Damara, mengatakan bahwa saat ini, secara riil belum sampai ada PHK di Tabanan. ‘’Mudah-mudahan tidak terjadi,” ujarnya.
Damara yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tabanan
itu menambahkan hal yang patut dilakukan saat ini memang harus pintar-pintar menjaga dan membawa diri, serta beradaptasi dengan kondisi yang ada.
Dia mengakui bahwa dampak virus corona membuat kunjungan wisatawan menurun, terutama wisatawan dari Tiongkok. Namun Damara mengingatkan para pelaku pariwisata agar tidak patah semangat, karena selain wisatawan dari Tiongkok, masih ada potensi lain misalnya wisatawan India. “Tapi memang harus diakui jika daya beli wisatawan pun mulai menurun. Selain wisatawan asing, kunjungan wisatawan nusantara ke Bali masih stabil. Namun daya beli wisatawan domestik masih kurang. Kalau dulu bisa beli banyak cenderamata untuk teman dan saudara, mungkin sekarang cukup untuk diri sendiri dengan membeli baju kaos untuk kenang-kenangan,” tegasnya.

Baca juga :  Tiga Warganya Terjerat Bisnis Narkoba, Disel Minta Polisi Kejar Semua Pengedar

Mengenai kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) selama enam bulan di 10 destinasi wisata
utama di Indonesia, termasuk Bali, juga mengundang komentar Wabup
Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Menurutnya, kebijakan pusat untuk
menyetop pemungutan PHR itu agar tetap ada wisata berbiaya murah ke Bali. “Pariwisata Bali diharapkan kembali bergairah,” ucapnya, seraya
berharap agar pemerintah pun memberi insentif kepada daerah sebagai
pengganti pungutan PHR.
PHR yang ditargetkan Tabanan sebesar Rp38 miliar, dengan rincian Rp18
miliar dari pajak hotel, dan Rp20 miliar dari pajak restoran. “Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa memberikan insentif sama dengan
target PHR Tabanan,” tandasnya. (dwa/wia/gap)

 

 

 

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini