Tingkatkan Kepatuhan Pajak, DJP Kuatkan Peran Pratama

0
18

Renon, DenPost

Kepala Dorektorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, Goro Ekanto, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak di Bali. Pihaknya memastikan kepatuhan pajak tak pandang bulu. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan penguatan peran dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yang selama ini hanya fokus kepada wajib pajak besar semata, sehingga mengabaikan penguasaan wilayah. Demikian diungkapnya belum lama ini di Gedung Kakanwil DJP Bali, Renon, Denpasar

“Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan,” ucap Goro. Ia mengatakan, penerimaan KPP Pratama sangat bertumpu dengan wajib pajak besar. Sementara wajib pajak besar ini sangat bergantung dengan perkembangan ekonomi dunia. “Ekonomi dunia, penerimaan negara juga turun seperti yang terjadi sekarang ini,” ujarnya didampingi pejabat Pelayanan Pajak Pratama.

Baca juga :  Selasa, 128 Orang Positif Covid-19 dan dan Tiga Pasien Meninggal di Denpasar

Dengan perubahan tugas ini, Goro menilai bahwa KPP Pratama akan lebih mudah menemukan data di lingkungan wilayahnya, sehingga mereka harus menguasai wilayahnya, mengedukasi wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi belum melaksanakan kewajibannya secara optimal. “Mereka akan fokus di sana sehingga basis pemajakan akan lebih besar lagi berdasarkan wilayahnya,” paparnya. Penataan dilakukan dengan menggabungkan layanan secara masif.

Tahap pertama, fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan, dan penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan dan pengumpulan data lapangan,  serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut. Tahap berikutnya, mengubah jumlah,  tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Selanjutnya, sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis.

Baca juga :  Dampak Corona, 50 Persen Pesanan Produk Ini Dibatalkan

“Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester II tahun 2020. Sebagai bagian dari strategi ini, maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi,” terang Goro. Apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran segera melapor melalui saluran pengaduan. “Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor,” pungkasnya. (a/wir)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini