Soal Rencana Sipeng Desa, Begini Penjelasan Ketua MDA

Ida PanglingsirAgung Putra Sukahet

Dauh Puri, DenPost

Cuplikan berita di Program Seputar Bali di Bali TV tentang rencana Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menggelar sipeng desa, kencang diperbincangkan masyarakat. Bahkan, rencana sipeng desa itu menuai pro dan kontra lantaran dinilai tidak sesuai dengan kaidah adat. Dimintai konfirmasi Selasa (7/4), Ketua MDA, Ida PanglingsirAgung Putra Sukahet, menanggap pro dan kontra itu dengan ringan.

“Oh itu baru sebatas rencana, tanggal 8 April, besok baru akan kita rapat dengan PHDI. Itu tidak sama dengan hari raya Nyepi, sipeng desa namanya dan ada sipeng carik, sipeng subak, sipeng segara, begitu,” terangnya melalui sambungan telepon. Ia menyebutkan, sipeng desa ini bisa diistilahkan sebagai lockdown (menutup wilayah) ala Bali. Sebab kebijakan lockdown yang sesungguhnya adalah wewenang Pemerintah Pusat.

Baca juga :  Serapan Elpiji 3 Kg Stabil, Non-subsidi Malah Anjlok

Ia menjelaskan, sipeng desa bukan saja mengirim pesan bahwa masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah, namun juga mengandung unsur niskala, karena desa adat akan melakukan upacara skala kecil. Terhadap kecemasan warga dengan rencana ini, ia menilai sikap itu kurang relevan lantaran saat ini Pemerintah Provinsi Bali juga mengimbau agar masyarakat tidak keluar rumah, untuk kepentingan mencegah penyebaran covid-19.

“Kalau Cuma tiga hari, sekarang saja sudah bisa beli bekel sedikit demi sedikit. Lain kalau lockdown-nya sebulan atau dua minggu. Ini (sipeng desa) supaya sekala dan niskala berjalan. Cuma tidak keluar rumah saja, bandara buka, akses jalan pun buka,” bebernya. Sementara, masyarakat selain krama adat juga diminta ikut berpartisipasi lantaran langkah ini dilakukan untuk kepentingan bersama untuk mencegah penyebaran covid-19.

Baca juga :  VIRAL, VIDEO WANITA DITELANJANGI DI TOILET KUBURAN

Ia berharap, dengan gerakan yang dilakukan MDA dan PHDI Provinsi Bali ini dapat menggugah seluruh masyarakat agar patuh terhadap protokol pencegahan Covid-19. Menurut dia, tidak ada alasan panik dengan kebijakan ini. Justru harusnya lebih panik apabila kasus covid-19 di Bali terus meluas. “Pada saat sipeng desa, lihat dulu detailnya karena ini tidak sama dengan Catur Brata Penyepian,” pungkasnya. (106)

1 KOMENTAR

  1. sebaiknya sipeng desa dilakukan di pintu masuk pulau Bali, seperti bandara dan pelabuhan, bila perlu sipeng selama 14 hari sebagaimana protokol WHO, jangan menjaring tikus dengan membakar lumbung, masyarakat sudah susah, jangan ditambah susah lagi. Sebaiknya diurus bantuan sosial sembako dan jaring pengaman sosial agar cepat realisasi dan tepat sasaran.

Tinggalkan Balasan ke goes doel bll Batal membalas

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini