Mangupura, DenPost
Kebijakan memberikan insentif bagi pegawai ber-KTP Badung yang di-PHK, terus dikaji dinas terkait. Bahkan, pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung masih mendata berapa warga Badung yang terkena PHK sebagai dampak dari wabah covid-19.
Kepala Disperinaker Badung, Ida Bagus Oka Dirga telah melayangkan surat resmi kepada seluruh perusahaan di Badung untuk melaporkan kondisi karyawannya baik yang terkena PHK maupun yang dirumahkan. Surat tersebut tertanggal 14 April 2020.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penerima insentif adalah pekerja ber-KTP Badung yang bekerja pada sektor formal yang mengalami PHK atau dirumahkan. Pada point berikutnya, perusahaan diminta mendata pekerja yang di-PHK atau dirumahkan dengan menyertakan berkas yakni formulir isian terlampir, foto copy KTP, surat keterangan PHK atau dirumahkan dari perusahaan, foto copy NPWP pekerja, foto copy buku tabungan BPD Bali atas nama pekerja, dan surat pernyataan pribadi bahwa belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Badung terkait efek covid-19. Kemudian, data tersebut dikumpulkan paling lambat pada 30 April 2020 mendatang.
“Iya, menindaklanjuti arahan Bapak Bupati terkait enam kebijakan strategis Kabupaten Badung dalam rangka penanggulangan covid-19, di mana salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah pemberian insentif bagi pekerja yang terdampak PHK atau dirumahkan, kami telah bersurat kepada seluruh perusahaan untuk memohon data. Kami berharap data tersebut dikumpulkan paling lambat pada 30 April 2020 mendatang, sehinggga bisa segera dilaporkan kepada pimpinan,” terangnya. (115)
