Dewan Nilai Sosialisasi Kartu Pra-Kerja Belum Maksimal

Oka Mahendra

Dauh Puri, DenPost

Program kartu pra kerja yang diluncurkan pemerintah dalam upaya untuk memberikan solusi bagi para pekerja yang kini banyak dirumahkan dan di-PHK dinilai cukup positif. Sayangnya sosialisasi program yang sudah memasuki tahap kedua ini dinilai belum maksimal. Bahkan, diusulkan agar sosialisasi juga menyasar  aparatur terbawah, yakni kepala lingkungan serta kelian dinas di masing-masing desa. Karena data riil yang ada di masyarakat, berada di masing-masing kepala lingkungan atau klian banjar.

Anggota DPRD yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Denpasar, Putu Oka Mahendra, mengatakan program kartu pra kerja yang diluncurkan pemerintah dinilai masih banyak yang belum paham. Jangankan di kabupaten yang akses informasinya masih terlambat, di Denpasar saja, belum semua para calon pencari kerja dan para pekerja yang dirumahkan sekarang paham akan prosedur dalam mencari Kartu Pra Kerja tersebut. “Ini akibat sosialisasi yang belum maksimal,” katanya.

Baca juga :  Sesosok Jenazah Pria Gempal dan Bertato Ditemukan di Padanggalak

Oka Mahendra mengusulkan agar peran aparat terbawah ditingkatkan. Karena mereka yang mengetahui secara pasti keberadaan warganya yang terkena dampak virus corona ini. ‘’Berapa yang dirumahkan dan sudah berapa yang di-PHK, aparat terbawah ini akan lebih gampang mendapatkan datanya.  Karena itu, kami menyarankan perlu keterlibatan dan melibatkan aparat terbawah ini dalam mensosialisasikan realisasi kartu pra kerja ini,’’ ujarnya, Selasa (21/4) .

Bukan saja kartu pra kerja yang diluncurkan pemerintah pusat, apa yang dilakukan Pemkot Denpasar yang akan mengeluarkan kartu serupa, perlu sosialisasi lebih maksimal. Apa saja yang bisa dilakukan dan siapa saja yang bisa memperoleh kartu itu agar lebih jelas. Selama ini banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana cara mengakses untuk bisa mendapatkan kartu tersebut. “Kami berharap Dinas Tenaga Kerja harus menggandeng aparat kita di bawah, seperti kaling dan klian dinas di masing-masing banjar untuk mendata warga yang sudah terdampak Corona ini. Pendataan ini penting agar tidak ada tumpang tindih. Terutama dalam kaitannya dengan penerima bantuan dari pemerintah,”  tandasnya. (105)

Baca juga :  Sepekan, BPBD Kota Denpasar Tangani Puluhan Lakalantas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini