TPP dan Uang Makan PNS di Klungkung Dipangkas 50 Persen

TPP dan Uang Makan PNS di Klungkung Dipangkas 50 PersenSemarapura, DenPostPemkab Klungkung telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun untuk menyediakan anggaran sebesar itu, ada sejumlah kegiatan yang dipangkas. Di antaranya dana hibah ke masyarakat, perjalanan dinas seluruh OPD dan sebagian besar proyek fisik. Di samping itu, selama enam bulan ke depan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan uang makan atau lauk-pauk PNS di lingkungan Pemkab Klungkung akan dipotong 50 persen.Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra mengatakan, pandemi covid-19 membuat pandapatan anggaran daerah menurun. Di sisi lain, Pemkab juga membutuhkan anggaran untuk menanggulangi pandemi covid-19. Jadi setelah melakukan penyisiran anggaran, Pemkab kemudian mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk penanganan Covid-19."Setelah kami melakukan rasionalisasi anggaran, ada sekitar Rp60 miliar yang kami alokasikan untuk penanganan covid-19," kata Winastra, Jumat (24/4).Menurut Winastra yang juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Klungkung ini, penggunaan anggaran Rp60 miliar tersebut masih dipetakan. Tapi penggunaannya khusus digunakan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bidang ekonomi antispasi dampak Covid-19."Dari Rp60 miliar itu, sudah kami bagi-bagi lagi. Misal bidang kesehatan Rp13,8 miliar, jaring pengaman sosial Rp20,6 miliar, dan dampak ekonomi Rp25,9 miliar. Itupun masih bisa digeser, menyesuaikan perkembangan pandemi covid-19," jelas Winastra.Pejabat asal Tabanan ini juga tidak menampik dengan alokasi Rp60 miliar untuk penanganan covid-19 di Klungkung, dipastikan semua kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, dan kantor ditiadakan. Selain itu, hibah yang diperuntukkan ke masyarakat pun dipotong hingga 50 persen. Termasuk TPP dan uang lauk pauk PNS dipotong sampai 6 bulan ke depan. Tidak hanya itu, 50 persen honor Bupati dan Wakil Bupati juga digunakan. Anggaran perjalanan dinas baik di Pemkab maupun DPRD Klungkung juga nyaris seluruhnya sudah dipangkas.Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta pagu anggaran penanganan covid -19 sebesar Rp60 miliar tidaklah banyak. Ini hanya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, anggaran Rp60 miliar itu nantinya akan diselaraskan dengan anggaran di desa. Pihaknya pun meminta pendataan dilakukan dengan baik, sehingga tidak adanya tumpang tindih saat realisasi anggaran. Termasuk nanti realisasi anggaran harus dilakukan secara skala prioritas.“Jumlah KK semuanya sekitar 57 ribu KK. Sekitar 30 persen dana desa setiap desa bisa diambil untuk BLT. Ini agar disiapkan data lebih dulu oleh desa, agar penerimanya tidak tumpang tindih antara pusat dan daerah. Datanya harus lengkap dengan NIK,” tegas Suwirta (119)COVID-19 - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta bersama Sekda, Putu Gede Winastra menjelaskan penanganan pandemi Covid 19, Jumat (24/4).

 

Semarapura, DenPost

Pemkab Klungkung telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun untuk menyediakan anggaran sebesar itu, ada sejumlah kegiatan yang  dipangkas. Di antaranya dana hibah ke masyarakat, perjalanan dinas seluruh OPD dan sebagian besar proyek fisik. Di samping itu, selama enam bulan ke depan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan uang makan atau lauk-pauk PNS di lingkungan Pemkab Klungkung akan dipotong 50 persen.

Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra mengatakan, pandemi  covid-19 membuat pandapatan anggaran daerah menurun.  Di sisi lain, Pemkab juga membutuhkan anggaran untuk menanggulangi pandemi covid-19. Jadi setelah melakukan penyisiran anggaran, Pemkab kemudian mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk penanganan Covid-19.

“Setelah kami melakukan rasionalisasi anggaran, ada sekitar Rp60 miliar yang kami alokasikan untuk penanganan covid-19,” kata Winastra, Jumat (24/4).

Baca juga :  181 Awak Kapal Splendor Tiba di Bali

Menurut Winastra yang juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Klungkung ini,  penggunaan anggaran Rp60 miliar tersebut masih dipetakan. Tapi penggunaannya khusus digunakan  untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bidang ekonomi antispasi dampak Covid-19.

“Dari Rp60 miliar itu, sudah kami bagi-bagi lagi. Misal bidang kesehatan Rp13,8 miliar, jaring pengaman sosial Rp20,6 miliar, dan dampak ekonomi Rp25,9 miliar. Itupun masih bisa digeser, menyesuaikan perkembangan pandemi covid-19,” jelas Winastra.

Baca juga :  Tiga Kabupaten Lain Juga Wajib PPKM

Pejabat asal Tabanan ini juga tidak menampik dengan alokasi Rp60 miliar untuk penanganan covid-19 di Klungkung, dipastikan semua kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, dan kantor ditiadakan. Selain itu, hibah yang diperuntukkan ke masyarakat pun dipotong hingga 50 persen. Termasuk TPP dan uang lauk pauk PNS dipotong sampai 6 bulan ke depan. Tidak hanya itu, 50 persen honor Bupati dan Wakil Bupati juga digunakan. Anggaran perjalanan dinas baik di Pemkab maupun DPRD Klungkung juga nyaris seluruhnya sudah dipangkas.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta pagu anggaran penanganan covid -19 sebesar Rp60 miliar tidaklah banyak. Ini hanya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu,  anggaran Rp60 miliar itu nantinya akan diselaraskan dengan anggaran di desa. Pihaknya pun meminta pendataan dilakukan dengan baik, sehingga tidak adanya tumpang tindih saat realisasi anggaran. Termasuk nanti realisasi anggaran harus dilakukan secara skala prioritas.

Baca juga :  Nusa Lembongan Terima Mesin Desalinasi Air dari Australia

“Jumlah KK semuanya sekitar 57 ribu KK. Sekitar 30 persen dana desa setiap desa bisa diambil untuk BLT. Ini agar disiapkan data lebih dulu oleh desa, agar penerimanya tidak tumpang tindih antara pusat dan daerah. Datanya harus lengkap dengan NIK,” tegas Suwirta  (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini