Sumerta Klod, DenPost
Ketahanan pangan Bali di tengah pandemi Covid-19, relatif terjaga. Selain momentum panen raya, kondisi ini tidak lepas pola tanam padi dan palawija dan kelancaran pengairan. Mengacu kepada kondisi ini, pertanian layak menjadi sektor alternatif, di tengah redupnya pariwisata. Hal ini dikemukakan, I Ketut Juliarta, Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dapil Klungkung. Kata dia, perhatian kepada para petani mesti ditingkatkan.
“Pemerintah harus menjamin apa yang jadi kendala para petani. Mulai dari air, pemerintah harus pastikan semua petani harus mendapatkan air, bibit, dan pupuk.Setelah panen, pemerintah harus ikut membantu agar hasil panen mereka laku dengan harga yang layak,” ujarnya saat diwawancarai dalam jaringan, Kamis (30/4) siang. Ia sempat berkomunikasi dengan petani. Hasilnya, ia mendapat pengaduan bahwa rata-rata mengaku punya segudang kesulitan mengelola lahan.
Pemicunya, antara lain kesulitan memperoleh pupuk, aliran air kecil bahkan sempat tidak ada air. Dengan kondisi ini, ia menilai wajar saja masyarakat, khususnya generasi muda enggan bertani dan beralih menjual lahan taninya. Untuk di daerah Klungkung, kata dia, produktivitas padi mencapai rata-rata 6,5 ton per hektar dengan frekwensi tanam 1,5 kali dalam setahun.
“Kami punya lahan tanam padi seluas 5.325 hektar. Jadi dalam setahun kita mampu menghasilkan padi sebanyak 34.612,5 ton gabah kering giling yang bisa menghasilkan beras kurang lebih 17.306,25 ton,” ungkapnya. Sedangkan tingkat konsumsi beras penduduk Klungkung dikatakannya saat ini mencapai 0,27 kg/ kapita/ hari. “Ini mencukupi kebutuhan internal, selain ditambah dengan sumber karbohidrat dari komoditas lain seperti jagung dan ketela,” jelasnya.
Apabila ada kendala dalam proses tanam maupun panen, selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. “Belakangan juga untuk harga jual gabah cukup baik di Klungkung, dengan adanya koperasi unit desa yang siap membantu petani dengan membeli harga baik dan tidak perlu risau dengan tengkulak. Pemerintah harus membantu membeli hasil panen dengan harga yang layak,” imbuhnya. (106)
