FSP Bali Berharap Insentif Tak Hanya untuk yang Ber-KTP Badung

Ketua FSP Bali Cabang Badung, Wayan Suyasa

Mangupura, DenPost

Rencana Pemkab Badung memberikan insentif bagi pegawai  ber-KTP  Badung  yang di-PHK, mendapat apresiasi kalangan serikat pekerja. Namun kebijakan yang direncanakan akan diberlakukan di bulan Mei ini, mengundang pertanyan Federasi Serika Pekerja (FSP) Bali, karena diberlakukan hanya untuk pegawai yang ber-KTP Badung. Padahal pekerja pariwisata non-KTP Badung juga mempunyai andil besar dalam menjalankan roda perekonomian pariwisata di Badung. Hal ini ditegaskan Ketua FSP Bali Cabang Badung, Wayan Suyasa, Senin (4/5).

Baca juga :  Jika Beruntung, Taat Prokes di Kuta Utara Dapat Bingkisan

Menurutnya, serikat pekerja yang tergabung dalam FSP Bali meminta pemerintah daerah juga memperhatikan nasib para pekerja non-KTP Badung yang saat ini kena PHK maupun dirumahkan akibat wabah Covid-19. “Khususnya di Badung, selama ini sektor pariwisata memberikan pendapatan besar bagi daerah, hampir 87 persen. Jadi, kami berharap pemerintah memberikan atensi khusus, bila para kerja akan diberi insentif tidak harus yang ber-KTP Badung, karena sektor pariwisata pekerjanya bukan dari Badung saja melainkan juga ada dari luar,” tegas Suyasa.

Baca juga :  Pertengahan Agustus, Penumpang Via Bandara Naik Segini

Lebih lanjut ia mengatakan, sepanjang pekerja pariwisata dan mereka pekerja tetap di masing-masing perusahaan, pihaknya berharap diberikan perhatian juga berupa insentif dari pemerintah. “Apa dasar hukum dan kajian Pemerintah Kabupaten Badung hanya pegawai ber-KTP Badung saja yang diberikan? Dan sampai kapan mereka diberikan Rp600 ribu itu? Sebulan atau beberapa bulan, hal ini perlu kita ketahui. Saya usulkan  mereka diberikan Rp1 juta per bulan karena melihat pengeluaran mereka dalam sebulan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Ida Bagus Oka Dirga mengatakan, untuk pemberian insentif bagi pegawai yang  di-PHK masih menunggu keputusan pimpinan. “Kajian sudah rampung dari Balitbang baik nominal dan berlaku sampai kapan begitu juga mengapa pegawai KTP Badung saja diberikan. Yang jelas setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan (Bupati) kami akan kasi data tersebut dan penerapan insentif bagi pegawai yang di-PHK di Kabupaten Badung,” jelasnya.   (115)

Baca juga :  Gempa M5,3 Guncang Selatan Jawa dan Bali

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini