Pertengahan Mei, PKM Diberlakukan di Denpasar

BERDESAKAN – Kondisi berdesak-desakan semacam ini di Jl. Kartini, Denpasar, diharapkan tidak ada lagi saat diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) pada pertengahan Mei nanti. Jika ada yang melanggar, maka dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku. (DenPost/dok)

Denpasar, DenPost
Setelah disetujui Gubernur Bali Wayan Koster, Peraturan Walikota Denpasar tentang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di wilayah desa, kelurahan, dan desa adat, segera diterapkan. Untuk itu Pemkot Denpasar selanjutnya melakukan perbaikan sesuai arahan Gubernur.

“Ada beberapa catatan yang diberikan Gubernur untuk melakukan perbaikan dalam draf di surat pengajuan PKM di Kota Denpasar,” kata Jubir Gugus Penanganan Covid-19 Kota Denpasar I Dewa Gede Rai, Jumat (8/5/2020).
Setelah perbaikan, selanjutnya surat ditanda tangani Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra. “Setelah perbaikan selesai, kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat di desa/kelurahan, kecamatan, dan desa adat, di Kota Denpasar,” tegas Dewa Rai.

Baca juga :  Mantan Sekda Buleleng Ditahan di Rutan Kerobokan Hingga 20 Hari Mendatang

Dalam sosialisasi itu, Pemkot Denpasar akan memberikan pemahaman terkait apa saja yang diberlakukan selama masa PKM. Mengenai jadwal penerapan PKM di masyarakat, Dewa Rai yang juga Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar ini menyatakan pada pertengahan Mei ini juga. Intinya saat ini pihaknya membahas rancangan Peraturan Walikota (Perwali) untuk penerapan PKM non-pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berbasis desa/kelurahan dan desa adat.

Perwali PKM akan mengatur berbagai hal berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang pelaksanaannya secara umum memperluas dan memperketat kebijakan saat ini. “Hampir mirip dengan kebijakan yang diambil saat ini, hanya turut diatur mengenai sanksi administrasi bagi masyarakat yang melanggar PKM. Termasuk sanksi adat karena kami juga akan melibatkan desa adat sebagai bentuk kearifan lokal,” bebernya.

PKM ini diterapkan, menurut Dewa Rai, karena masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah dan belum disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti sosial distancing, physical distancing (jaga jarak fisik), serta masih banyak wargat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. “Berbagai hal diatur dalam Perwali PKM yang meliputi bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, penerapan protokol kesehatan, pengetatan pengawasan perbatasan dan penduduk pendatang yang masuk Kota Denpasar, serta penggunaan masker, termasuk kegiatan usaha masyarakat seperti rumah makan, restoran, toko, dan pasar tradisional,” tegasnya.

Baca juga :  Empat Orang di Klungkung Dalam Pemantauan

Untuk PKM di Kota Denpasar, lebih dipertegas. Bagi warga yang melanggar, maka dijatuhi sanksi. Karenanya, masyarakat diharapkan lebih disiplin mengikuti aturan ini demi kepentingan bersama dalam memutus penyebaran virus corona.

“Sanksinya mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara tempat usaha, penutupan usaha, hingga pencabutan izin usaha khusunya bagi pelaku usaha,” tandas Dewa Rai. (eka)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini