181 Awak Kapal Splendor Tiba di Bali

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Made Rentin

Sumerta Klod, DenPost

Sebanyak 181 awak Kapal Splendor tiba di Bali pada Sabtu (9/5) pagi melalui Pelabuhan Gilimanuk. Kedatangan para awak ini dijemput 10 bus yang disiapkan Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengangkut para awak kapal menuju tempat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Denpasar.

“Hari ini ABK Kapal Splendor asal Bali akan tiba di Bali melalui jalur darat. Sebanyak 10 bus telah disiapkan untuk mengangkut ABK berjumlah 181 orang,” Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Made Rentin melalui siaran pers yang diterima DenPost.

Baca juga :  Khawatir Corona, Warga Desa Pedawa Waswas Terima Kunjungan Tamu Jepang

Dari 10 bus, satu bus yang berisi awak kapal asal Kabupaten Jembrana telah ditangani gugus tugas setempat untuk kemudian dikarantina. Sedangkan sembilan bus lainnya dikawal Satlantas Polres Jembrana dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali menuju Denpasar.

“Setiba di LPMP, mereka diberikan sosialisasi oleh Gugus Tugas Provinsi Bali tentang lanjutan karantina agar genap 14 hari sesuai protokol kesehatan. Sebelumnya mereka sudah menjalani karantina selama tujuh hari,” ujar Rentin.

Baca juga :  Tangani Kasus Perusakan Toko di Legian, Penyidik Polresta Berkoordinasi dengan Pelapor

Berikutnya, para PMI ini akan dijemput oleh gugus tugas kabupaten/ kota untuk dikarantina di daerah. Rentin menegaskan, sebelum tiba di Bali, para awak kapal ini juga telah menjalani rapid test di kapal dan telah menjalani karantina di Jakarta sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Mengingat kembali, Kapal Splendor ini sempat terkatung-katung di perairan Karangasem pada April lalu. Kapal tersebut tak dapat berlabuh lantaran saat itu belum melengkapi sejumlah dokumen rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga :  33 Kasus Positif di Denpasar Diantaranya Kluster Keluarga

“Kewenangan memutuskan di mana kapal-kapal tersebut merapat dan menurunkan penumpang ada di Pemerintah Pusat. Kami di Provinsi Bali bukan menolak seperti yang diberitakan tapi itu sepenuhnya keputusan Pemerintah Pusat,” pungkas Rentin. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini