Golkar Nilai Virus Corona Berpotensi Munculkan Masalah Hukum dan Sosial

PERESMIAN - Ketua DPD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry didampingi Ketua Badan Advokasi Hukum Golkar Provinsi Bali, Wayan Muntra, saat peresmian badan advokasi hukum Golkar Provinsi Bali, Jumat (8/5/2020).

Dangri Kauh, DenPost
Menempatkan diri sebagai partai pro-rakyar, Partai Golongan Karya Provinsi Bali menilai pandemi virus corona (covid-19) tidak saja memunculkan masalah kesehatan dan ekonomi. Jauh lebih dalam menyangkut masalah hukum dan sosial juga dipandang potensial.

“Indikasi ada, kami rasakan, yang terjadi di masyarakat,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Hal itu dia sampaikan dalam peresmian badan advokasi hukum Golkar Provinsi Bali, Jumat (8/5/2020) di wantilan Gedung DPD Golkar Bali, Dangin Puri Kauh, Denpasar.

Baca juga :  Masuki Masa Pensiun, Rai Iswara Pamitan

Melalui lembaga ini, masyarakat diberi ruang untuk berkonsultasi berkaitan dengan persoalan hukum dan sosial yang lahir dari pandemi corona. Bukan saja perorangan, layanan ini juga menerima konsultasi lembaga.
Sugawa Korry menekankan layanan ini untuk mencapai solusi dari persoalan hukum dan sosial yang diadukan warga, dalam hal ini diharapkan berujung damai. Tapi tidak menutup kemungkinan solusinya adalah menindaklanjuti persoalan ke ranah beracara.

“Misalkan ada yang terkait dengan PHK atau hal-hal lain yang bersifat hukum. Itu bisa disampaikan kepada satgas hukum kami,” ungkap Sugawa, didampingi Ketua Badan Advokasi Hukum Golkar Provinsi Bali, Wayan Muntra.

Baca juga :  Dukung Penanganan Covid-19, Bank BPD Salurkan Paket Beras Hingga Laptop

Mengenai potensi masalah hukum dan sosial itu, Sugawa menegaskan bahwa badan ini bersifat menunggu alias tidak menjemput bola.

Muntra menambahkan bahwa layanan ini resmi beroperasi pada Senin (11/5/2020).
Layanan ini menyediakan empat pengacara. Mereka bertugas sejak pukul 10.00 hingga 14.00, dan buka setiap Senin hingga Jumat. “Dalam konsultasi ini juga menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Muntra.

Penerapan protokol itu, bukan hanya memberi batas jarak antara warga dan petugas. Kata Muntra, hal ini merupakan pesan bahwa Golkar memberi arti pelayanan yang sebenarnya. “Penerimaan masyarakat akan dilakukan di tempat ini (wantilan Gedung DPD Golkar Provinsi Bali). Untuk konsultasi yang memang sudah ada indikasi atau mungkin ada unsur yang perlu konsultasi lebih dalam, barulah di dalam (sekretariat),” paparnya.

Baca juga :  Bertemu Dubes Australia, Gubernur Koster Tegaskan Covid-19 di Bali Melandai

Sugawa dan Muntra berharap layanan ini dapat membantu masyarakat Bali dalam menyikapi potensi persoalan hukum yang muncul dari pandemi covid-19. (wira)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini