Belum Berstarus PSBB, Badung Belum Bisa Berikan Sembako Kepada Seluruh Warganya

Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa

Mangupura,DenPost

Banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait pembangian sembako oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan belum semua warga Badung mendapatkan bantuan sembako tersebut , Pmerintah baru focus terhadap bantuan bagi keluarga rumah tangga sasaran semata atau yang sering disebut KK tidak mampu.

Wajkil Bupati Badung, ketut Suiasa menaggapi sejumlah pertanyaan masyarakat di kabupaten Badung tersebut. Menurut Suiasa, ada sejumlah regulasi yang mesti dipenuhi jika pemberian sembako ini untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Badung. “Begitu ada intruksi dari pemerintah pusat untuk melakukan refocussing anggaran (APBD) untuk penanganan covid-19, Bapak Bupati langsung memerintahkan agar dialokasikan anggaran untuk pengamanan pangan bagi seluruh masyarakat Badung, tanpa terkecuali,”ujarnya saat dihubungi Minggu (10/5).

Baca juga :  Polisi Antisipasi Aksi Bobol Mesin ATM

Suiasa yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung ini juga menjelaskan  , anggaran yang dipasang untuk kegiatan jaring pengaman sosial sebesar Rp 125.365.163.300. Dana inilah yang awalnya hendak diarahkan pengadaan paket sembako bagi sebanyak 127.576 KK (Kepala Keluarga) warga Badung.

Dengan skenario awal tiap KK akan menerima paket sembako senilai Rp 150 ribu untuk 2 minggu atau Rp 300 ribu dalam sebulan. Dengan rancangan awal pembagian sembako akan diberikan selama 3 bulan. “Sudah menjadi tradisi, setiap ada pengarahan anggaran yang besar kita selalu meminta legal opinion dari Kejaksaan. Termasuk anggaran untuk sembako ini,”imbuhnya.

Baca juga :  Karya Adat Semakin Banyak, Sekda Badung Ingatkan Tetap Prokes

Nah, legal opinion dari Kejari Badung tersebut ternyata tidak membenarkan memberikan sembako kepada seluruh warga. “Karena kita belum ditetapkan berstatus PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), maka kita belum diperkenankan memberikan bantuan sembako kepada seluruh warga. Itu legal opinion dari Kajari Badung,”terang Suiasa.

Penetapan PSBB lanjut Suiasa, menjadi kewenangan pemerintah pusat, setelah suatu daerah memenuhi sejumlah kriteria. Masih terkait pemberian sembako, akhirnya berikan kepada warga yang paling terdampak akibat pandemi covid-19. Dengan jumlah penerima sebanyak 6.443 KK Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan nilai paket Rp 500 ribu yang akan diberikan selama 3 bulan. (115)

Baca juga :  Dinas Pertanian Siapkan Mangupura Vet Care di Puspem Badung

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini