Salurkan Manfaat Sosial, LPD Diminta Proporsional

Dangri Kauh, DenPost

Dukungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang turut menanggulangi dampak sosial akibat pandemi Covid-19, belakangan ini cukup deras. Dukungan itu, berupa penyerahan sembako dan kebutuhan lainnya kepada masyarakat.
Tentu saja sikap LPD ini, menuai apresiasi dari masyarakat dan pemerintah desa dan desa adat. Namun dibalik gerakan itu, LPD diharapkan tetap mengedepankan aspek proporsional supaya gerakan ini tidak memberi resiko negatif terhadap sirkulasi keuangan yang dikelola.

Ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry. “Kalau tidak proporsional (dana yang disumbangkan dengan kemampuan-red), baik karena desakan masyarakat atau pihak lain, itu sangat berbahaya untuk tingkat kesehatan LPD itu sendiri,” ujar Sugawa, Minggu (10/5/2020).

Baca juga :  PT Bali Global Service Tetap Eksis di Tengah Pademi

Sugawa menjelaskan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh membawa resiko menjadikan LPD sehat menjadi kurang sehat, apalagi menjadi tidak sehat. Untuk itu, pihaknya menyarankan sejumlah pertimbangan kepada LPD dalam menjalankan fungsi sosial. Pertama, LPD diharapkan menghindari penggunaan dana modal sendiri maupun dana simpanan masyarakat. Bantuan dalam kepentingan penanggulangan sosial akibat Covid-19 sebaiknya menggunakan dana sosial, dana pemberdayaan masyarakat desa, jasa produksi, serta dana pemberdayaan. Kedua, LPD sebaiknya tidak memberikan pinjaman kepada pihak yang tidak terlibat kerjasama antardesa, termasuk pemerintah.

Kata dia, hendaknya di pahami LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat. Usahanya, yakni menghimpun dana dari krama desa, serta memberikan pinjaman kepada krama desa dan desa adat. Karena mengelola dana masyarakat, dan menyalurkan dana ke masyarakat, LPD wajib dikelola dengan prinsip ke hati-hatian. “Menerima dana masyarakat juga menanggung konsekuensi untuk wajib membayar biaya meliputi bunga giro dan atau bunga deposito. Juga dalam menyalurkan dana kredit, LPD menanggung resiko tunggakan kredit dan beban operasional adminstrasi dan karyawan,” ungkapnya.

Baca juga :  Covid-19 di Denpasar, 46 Pasien Sembuh dan Positif 26 Orang

Merujuk kepada data pada Maret 2020, Ketua Dewan Pengurus Daerah Golkar Provinsi Bali ini, menyatakan kekayaan LPD se-Bali Rp24,35 miliar. Kredit yang disalurkan Rp16,04 miliar. Simpanan dana masyarakat Rp20,59 miliar dan akumulasi modal mencapai Rp4,29 miliar atau 17,62 persen dari total kekayaan LPD Rp24,35 miliar. “Dalam perjalanannya, LPD di Bali tergolong pada kondisi sehat mencapai 64,70 persen atau 836 LPD, cukup sehat sebanyak 18,9 persen atau 244 LPD. Sedangkan LPD kurang sehat mencapai 11 persen atau 142 dan tidak sehat 5,4 persen, yaitu berjumlah 70 LPD,” pungkasnya. (106)

Baca juga :  Sidak UMKM, Puluhan Pedagang Berjualan Tak Pakai Masker

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini