Hindari Bias Penanganan Corona, Wabup Suiasa Sosialisasikan Kebijakan Pemkab Badung

SOSIALISASI - Wabup Badung I Ketut Suiasa mensosialisasikan berbagai kebijakan Pemkab Badung dalam penanganan covid-19, Selasa (12/5) kemarin, di Kuta. (DenPost/ist)

Kuta, DenPost
Guna memberikan pemahaman serta menghindari terjadinya bias informasi di masyarakat tingkat terbawah, baik di adat maupun kedinasan, Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa mensosialisasikan berbagai kebijakan Pemkab Badung dalam penanganan virus corona (covid-190, Selasa (12/5/2020), di Kantor Camat Kuta.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gunarta, Kepala Badan Kesbangpol I Nyoman Suendi, Kabag Humas Made Suardita, Camat Kuta I Nyoman Rudiarta, para lurah, bendesa serta kepala lingkungan se-Kecamatan Kuta.

Wabup Suiasa mengatakan pemaparan lebih detail, lebih substantif, lebih teknis dan lebih operasional tentang kebijakan-kebijakan khusus Pemkab Badung dalam rangka penanganan covid-19. Di mana, Bupati Badung sudah menyampaikan kepada publik melalui media massa mengenai1 kebijakan Pemkab Badung yang bersumber dari APBD. Penanganan covid-19 ini merupakan penanganan bersama dari semua tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat yang merupakan pemangku yang pertama, penanganan pemerintah provinsi dan kabupaten, bahkan sampai penanganan yang ditangani pemerintah desa. Untuk itu pihaknya juga mengkompilasi semua kebijakan negara, institusi negara melalui kementerian, pemerintah propinsi dan kabupaten hingga ke desa dan kelurahan.

Baca juga :  Dinas Pertanian Badung Kembangkan Kebun Edukasi HPT Berkualitas

“Kami jelaskan tentang itu, sehingga seluruh komponen masyarakat melalui tokoh-tokohnya, prajuru desa adat, kaling, lurah dan camat, punya pemahaman dan persepsi yang sama, sehingga memiliki kesamaan bahasa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat,” beber Suiasa.

Lebih lanjut dia mengatakan masih banyak pemahaman masyarakat soal kebijakan itu dilakukan serta-merta, bisa diberikan kepada seluruh elemen masyarakat, maupun bisa dilakukan untuk program apa saja. Yang perlu disadari masyarakat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran negara melalui keuangan daerah ini, ada rambu-rambu dan aturan yang membatasi. Baik dari segi jenis program, cakupan yang bisa diberikan kepada elemen (cluster) masyarakat, termasuk jenis kegiatan serta prosedur yang semuanya harus dipatuhi.

Baca juga :  Maret, Bandara Layani 13 Ribuan Penumpang

“Kendati kita dalam keadaan situasi berat, terdesak dari berbagai hal kehidupan, bukan berarti bisa dimaknai sebebas-bebasnya dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggara,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah pasti memikirkan yang terbaik untuk masyarakat, berusaha memberikan bantuan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Tentang kebijakan atau program yang diberikan kepada masyarakat, baik bersumber dari pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten serta desa termasuk dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat di kelurahan, Suiasa menegaskan bahwa kebijakan tersebut berbasiskan pada data. Mulai dari data nama, alamat, ataupun nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), hingga data kaitan dengan indikator-indikator setiap program. ‘’Dengan demikian, nanti kita memiliki big data yang selanjutnya kita lakukan cleansing,” tandas Suiasa. (sanjaya)

Baca juga :  Terlilit Utang, Pasutri Bobol Mesin ATM di Abianbase

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini