Koordinasi Penanganan Covid-19, Ketua Dewan Panggil Camat Se-Badung

0
9
PROGRAM PEMERINTAH - Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa, dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta, mengajak para camat duduk bersama memastikan program pemerintah berjalan dengan baik di lapangan.

Mangupura,DenPost

Guna berkoordinasi penanganan Covid-19, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, memanggil camat se-Badung. Parwata yang didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa, dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta, Senin (14/5/2020), mengajak para camat duduk bersama memastikan program pemerintah berjalan dengan baik di lapangan.

Dewan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata Parwata, mempunyai tanggung jawab moral. Pimpinan Dewan pun sepakat berkoordinasi dengan seluruh camat di Badung memantau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. “Satgas yang dibentuk di setiap kecamatan merupakan jendral wilayah, sehingga koordinasi camat dengan desa harus bagus. Karena camat pasti tahu betul apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Baca juga :  Selain Push-up, Begini Cara SatPol PP Badung Bina Warga Tak Bermasker

Maka dari itu, koordinasi harus terus dilaksanakan supaya seluruh program pemerintah benar-benar berjalan dengan baik di masyarakat. “Ini kan harus ada parameternya. Kebijakan ini apakah sudah sesuai dengan instruksi pemerintah. Makanya kita harus lakukan koordinasi,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Badung, lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, telah melakukan recofusing anggaran sesuai instruksi presiden. Pemkab Badung sudah membentuk pola tepat sasaran sesuai instruksi pemerintah pusat. “Badung recofusing sebesar Rp274 miliar. Yang menjadi prioritas, yaitu kesehatan, ekonomi dan sosial yang melibatkan 8 OPD. Dana ini dikucurkan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga :  Tak Hanya Bicara, Golkar Badung Langsung Bantu Masyarakat

Anggaran Rp274 miliar tersebut, sudah direalisasikan sebesar Rp98 miliar. Pihaknya pun ingin meminta penjelasan dari camat jumlah bantuan tunai maupun nontunai yang sudah dialokasikan ke masyarakat. “Kalau sesuai laporan inspektorat yang sudah dicairkan, yaitu kesehatan Rp8,2 miliar, BPBD Rp20 juta, Diskominfo Rp460 juta lebih, Satpol PP Rp148 juta, sedangkan Dinsos, Diskop UKM, dan Disperinaker belum ada laporan,” katanya.

Pihaknya pun meminta camat untuk lebih aktif di masyarakat dalam penanganan dampak dan pasca Covid-19 ini. Bali katanya, sudah diberikan apresiasi oleh Presiden dalam penanganan Covid-19 dan jangan sampai wabah kedua muncul lagi. “Leadingnya ini kan di camat. Camat harus aktif dan responsif,” ucapnya.

Baca juga :  Penerbangan Komersial Dihentikan Sementara

Semua camat harus melakukan aksi apa yang dibutuhkan masyarakat. Misal di puskesmas, apakah semua sudah memiliki APD dan jangan sampai yang perang tidak membawa senjata. “Itu tolong dicek. Apa yang diperlukan satgas di kecamatan, langsung kordinasikan ke masing-masing OPD,” tandasnya. (a/115)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini