Rendah, Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman Soal Dampak Covid-19

PERTEMUAN - Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab saat pertemuan bersama PLN, dalam rangka menyikapi keluhan masyarakat.

Dangri Kangin, DenPost

Pandemi Covid-19 melemahkan sektor pariwisata yang merupakan sektor tumpuan perekonomian Bali. Akibatnya, sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali banyak terganggu. Diawali dari gangguan perekonomian Bali, yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan perekonomian Bali sampai 1,24 persen. Dampak lainnya, meliputi kriminalitas, sosial hingga mental masyarakat.

Kendati demikian, antusiasme masyarakat untuk mengadukan persoalan yang lahir dari Covid-19 kepada Ombudsman cenderung rendah. Padahal, Ombudsman telah menyediakan layanan pengaduan dalam jaringan untuk memudahkan masyarakat.

Baca juga :  Polisi Gagalkan Penyelundupan Motor di Pelabuhan Padangbai

Itu diakui Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab. Diwawancarai Jumat (15/5) dia menjelaskan, terdapat lima layanan yang dapat diadukan. Antara lain, layanan bantuan jaring pengaman sosial, layanan kesehatan, layanan lembaga keuangan, layanan transportasi dan layanan keamanan.

“Secara spesifik kami membuka posko pengaduan online. Ini untuk menerima laporan publik terkait sektor  kesehatan, keuangan, keamanan, dan bantuan sosial,” ungkap Umar. Salah satunya, Ombudsman telah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait tudingan kenaikan tarif listrik.

Baca juga :  Oknum Advokat DPC Peradi Denpasar Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

“Soal tarif listrik masuk dalam sektor keuangan,” sebutnya. Persoalan ini telah disikapi dengan mempertemukan perwakilan masyarakat dan PLN UID Bali, agar informasi tersalur secara utuh.

Umar menjelaskan, menyediakan pengaduan dalam jaringan ini merupakan bagian daring fungsi Ombudsman dalam mengawasi layanan publik. Agar pelayanan tersebut dapat berlangsung efektif, ia berharap peran serta masyarakat agar aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran layanan publik.

Baca juga :  2021, Segini Target Vaksin Anjing di Denpasar

“Kita pada posisi mengawasi bagaimana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dan prosedur,” pungkasnya.

Berdasarkan data Ombudsman RI Provinsi Bali, selama pandemi Covid-19 terdapat 12 laporan yang terdiri dari empat sektor keuangan, satu sektor keamanan, satu sektor kesehatan dan enam sektor bantuan sosial. Sedangkan sektor transportasi masih nihil. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini