Tekan Masalah Sosial Akibat PKM, Jumlah Petugas Mesti Ditambah

0
12
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry

Sumerta Klod, DenPost

Mengedepankan kepentingan percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Peraturan yang resmi ditetapkan sejak,15 Mei 2020 ini juga diapresiasi Gubernur Bali, Wayan Koster.

Gubernur menilai ini menjadi pijakan hukum dari percepatan penanganan Covid-19, khususnya di Denpasar.
Namun faktanya, peraturan ini menuai keluhan masyarakat dan menuding aturan tersebut justru berpotensi menularkan Covid-19 melalui transmisi lokal, sebab menimbulkan kerumunan orang saat pemeriksaan di titik jaga.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry, menilai itu terjadi karena keterbatasan petugas di titik penjagaan. Selain itu, dia menduga masyarakat belum paham esensi PKM. “Bisa saja karena masyarakat belum paham, sehingga tetap ke beberapa tempat yang harus melewati pengecekan padahal tidak terlalu mendesak untuk lewat di sana,” ungkap politisi Golkar itu.

Baca juga :  18 Pedagang Pasar Kumbasari dan Satu Tukang Suwun Pasar Gunung Agung Positif

Kecukupan jumlah petugas periksa, menurut dia, menjadi solusi untuk memecah kerumuman di titik jaga. Seiring sosialisasi yang makin masif dan kecukupan petugas, pihaknya optimis kerumuman segera teratasi. “Pemerintah harus terus evaluasi untuk antisipasi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Misalnya kelancaran masyarakat dalam menjalankan tugas, jangan sampai terhambat, penurunan kegiatan ekonomi masyarakat dan jangan sampai menimbulkan kerumunan,” sarannya.

Menurut dia, baik pemerintah dan masyarakat memiliki semangat sama dalam mengendalikan Covid-19. Meski kasus Covid-19 di Bali relatif landai, kata dia, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus mengedepankan pencegahan penularan, khsusunya melalui transmisi lokal. “Prinsip kehati-hatian tetap harus jadi protap, karena kita belum bisa prediksi apakah Bali sudah akan bebas dari Covid-19 atau belum. PMI kan masih terus berdatangan, menurut saya penanganan PMI ini harus ekstra hati-hati dan ketat, dengan tetap menjaga dan menghargai PMI adalah warga kita,” pungkasnya. (106)

Baca juga :  Membandel, Pedagang di Jl. Kartini Dibubarkan Satpol PP

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini