Desa Adat Tangani Covid-19, Begini Tanggapan Guru Besar Hukum Adat Bali

0
53
WEBINAR - Guru besar hukum adat Bali Unud, Wayan P. Windia saat tampil sebagai pembicara dalam seminar virtual atau webinar bertajuk "Napas Desa di Bali di Masa Pandemi" yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kebudayaan LPPM Unud untuk merayakan 10 tahun Jurnal Kajian Bali, Sabtu (23/5).

Denpasar, DenPost

Pelibatan desa adat dalam penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Bali masih memunculkan pro dan kontra. Sebagian menganggap pelibatan desa adat tepat karena merupakan kearifan lokal Bali, sebagian lainnya menilai kurang tepat karena persoalan Covid-19 bukanlah semata persoalan adat.

Menanggapi hal itu, guru besar hukum adat Bali dari Universitas Udayana (Unud), Wayan P. Windia punya pandangan tersendiri. Menurut Windia, persoalan pandemi Covid-19 bukan semata-mata masalah kesehatan. Mungkin persoalan virus dianggap tidak ada hubungannya dengan desa adat, namun kata Windia, hubungan desa adat bukan dengan virusnya sendiri, melainkan cara penyebaran atau penularannya yang agak berbeda dengan virus lainnya. Itu membutuhkan pendekatan tersendiri dan kekuatan itu dimiliki desa adat.

“Selain itu, jangan dilupakan, bagi pandangan desa adat sendiri, Covid ini bukan semata persoalan sekala, tapi juga niskala. Orang Bali menyebutnya alikan gumi. Karena itu, tidak bisa diselesaikan secara sekala saja, tapi juga harus melibatkan hal-hal secara niskala. Inilah alasannya desa adat dilibatkan,” kata Windia.

Baca juga :  31 Ribu Vaksin Covid-19 Segera Tiba di Bali

Pandangan itu disampaikan Windia saat tampil sebagai pembicara dalam seminar virtual atau webinar bertajuk “Napas Desa di Bali di Masa Pandemi” yang digelar Pusat Penelitian Kebudayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana untuk merayakan 10 tahun Jurnal Kajian Bali, Sabtu (23/5). Selain Windia, seminar yang dipandu guru besar sastra Unud, I Nyoman Darma Putra itu juga menampilkan pembicara Bendesa Desa Adat Kedonganan yang juga dosen Politeknik Pariwisata Bali, I Wayan Mertha. Seminar dibuka Rektor Unud, AA Raka Sudewi dan diikuti sedikitnya 412 peserta dari Indonesia serta sejumlah negara lain di Asia, Australia, Afrika dan Eropa, termasuk duta besar Indonesia untuk Zimbabwe, Dewa Made Juniarta Sastrawan.

Baca juga :  Subsidi Upah Cair, Ini Jumlah Penerima di Bali

Meski begitu, Windia tetap mengingatkan agar tidak semua persoalan dibebankan kepada desa adat. Pasalnya, selain memiliki kekuatan, desa adat juga memiliki kelamahan. Karena itu, menurut Windia, keliru jika membayangkan desa adat demikian kuat sehingga bisa mengatasi segala persoalan.

“Dalam kaitannya dengan pandemi ini, masih ada warga desa adat yang maboya atau menyepelekan apa yang diingatkan pihak berwenang dalam hubungannya dengan Covid-19. Ini memang mesti kita pikirkan bersama,” kata Windia.

Windia berpandangan, yang paling ideal bagi Bali memang memerankan kedua desa, baik desa dinas maupun desa adat sesuai dengan kawitan (asal-usul)-nya masing-masing. Pelibatan desa adat dalam penanganan pandemi juga dinilai sebagai upaya menjaga nafas desa adat agar tidak pegat (putus) selama pandemi.

Baca juga :  Mantan kepala BPN Denpasar-Badung Meninggal Dunia, Tembak Diri di Toilet

Bendesa Desa Adat Kedonganan, I Wayan Mertha mengungkapkan pandemi Covid-19 membuat perekonomian masyarakat adat di tempatnya lumpuh karena kegiatan kepariwisataan tidak bisa berlangsung. Sejak 22 Maret lalu, kafe-kafe ikan bakar di Pantai Kedonganan ditutup dan itu membuat 70-80% kegiatan perekonomian masyarakat terdampak.

Kondisi itu membuat pihaknya bersinergi dengan LPD Kedonganan memberikan stimulus ekonomi, berupa penundaan atau keringanan pembayaran kredit dan bantuan sembako selama tiga bulan sejak April hingga Juni 2020. Namun, masyarakat adat Kedonganan banyak yang seperti kehilangan harapan karena tidak adanya kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. (111)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini