Agung Aryawan: Perwali PKM Perlu Dievaluasi Menyeluruh

BANTU PECALANG - Kelian Adat Banjar Sakah, Kepaon, Densel, AA Gede Agung Aryawan, S.T., saat menyerahkan sembako bantuan kepada pecalang. (DenPost/ist)

Denpasar, DenPost
Perwali Denpasar No.32 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di desa, kelurahan, dan desa adat, dalam percepatan penanganan virus corona, harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu terutama mengenai Satgas Gotong Royong Desa Adat sebagai petugas penjaga pos pantau yang dalam aturannya menggunakan anggaran desa adat dan sanksi adat. Kelian Adat banjar Sakah, Kepaon, Densel, AA Gede Agung Aryawan, S.T., mengatakan hal itu belum lama ini.

Menurut dia, Perda No.4 Tahun 2019 telah mengatur tentang desa adat di Bali yang mendapat anggaran dari Pemprov Bali lewat transfer langsung ke rekening desa adat. Tugas desa adat kemudian diatur dalam Pergub No.15 Tahun 2020 tentang penanganan virus corona. Sebelumnya juga ada Keputusan Bersama Gubernur dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No.472/1571/PPDA/DPMA, No.05/SK/MDA Prov Bali/III/2020 tentang pembentukan Satgas Gotong Royong (GR) Pencegahan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. ‘’Satgas GR Desa Adat ini jelas diatur peraturan yang berlaku mulai Maret 2020 dan sudah bertugas selama dua bulanan. Pecalang berjibaku sebagai bagian dari Satgas GR Desa Adat tanpa rasa takut dan ngayah di tanah kelahiran secara sekala dan niskala dengan tanggung jawab sangat besar,’’ tegas Agung Aryawan yang akrab disapa Gung De ini.

Baca juga :  Jelang Karya di Pura Besakih, Ratusan Pemangku Divaksin

Dia menambahkan, jika Perwali No.32 Tahun 2020 juga mengatur tentang tugas Satgas GR Desa Adat, jaga baya dan sanksi adat, maka penerapannya sangat mubazir di lapangan. Selama ini pengelolaan anggaran desa adat berasal dari BKK APBD Pemprov Bali yang diatur dalam Pergub No.15 Tahun 2020 mengenai realokasi penggunaan anggaran untuk penanganan virus corona. ‘’Dengan demikian, sistem pertanggungjawabannya akan menyulitkan desa adat saat pelaporan. Apalagi dalam perwali juga mengatur tentang sanksi adat dalam penerapannya, padahal sebagai dasar hukum perwali tidak mencatumkan Perda No.4 Tahun 2020 tentang desa adat di Bali,’’ beber Gung De.
Sehubungan dengan hal itu, menurutnya, penerapan Perwali mengenai PKM terlambat, karena sudah ada aturan tentang pembentukan Satgas GR Desa Adat oleh Pemprov Bali. ‘’Sebaiknya Pemkot Denpasar lebih menekankan pada desa adat untuk membuat pararem yang mengatur palemahan, pawongan dan parahyangan tentang penanganan virus corona menjadi Bali Era Baru. Pararem yang mengatur tentang tugas, sanksi dan tanggung jawab desa adat terhadap krama untuk hidup baru yang lebih optimis dalam menghadapi wabah corona,’’ tambahnya.

Baca juga :  Pendemo Segel Kantor PHDI Bali,  Tolak ‘’Sampradaya’’

Untuk itu, tambah Gung De, pembuatan pararem di setiap desa adat harus segera dilakukan lewat peran pemerintah guna memberi pendampingan, edukasi dan sosialisasi ke desa adat agar hidup normal dengan batasan-batasan protokol kesehatan. ‘’Kita harus optimis, karena kita perlu makan. Di lain sisi kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam menanggung biaya makan masyarakat. Berjuang bersama-sama untuk bangkit dalam situasi sulit adalah keharusan, dimana desa adat punya kekuatan besar dan terbukti berhasil menekan penyebaran corona di Bali,’’ tuturnya.

Peran pemerintah tentu mensuport anggaran operasional, APD dan alat peraga seperti brosur, spanduk dan leaflet untuk mengedukasi masyarakat di tempat masyarakat beraktivitas. Kampanye secara terus-menerus di lapangan merupakan suatu keharusan, di samping kesiapan tenaga medis.

Baca juga :  Layanan DPMPTSP Denpasar Tekankan Protokol Kesehatan

Optimalkan para akademisi untuk mendampingi desa adat, karena Bali punya universitas yang memiliki SDM unggul. Saatnya mereka ikut menyumbangkan pemikiran ngayah dan nindihin gumi Bali sebagai tim pendampingan desa adat dalam membuat pararem menuju Bali Era Baru yang terukur secara akademis.

‘’Sebagai daerah pariwisata, untuk melawan penyebaran virus corona merupakan tahap awal, karena pariwisata juga wajib bangkit pascacorona. Hanya dengan membuat sistem penanganannya yang kuat dan terukur secara akademis, wisman tentu menjadikan Bali sebagai pilihan pertama untuk didatangi dan berinvestasi,’’ tandas Gung De. (yad)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini