Bali-Banyuwangi Sepakati Rapid Test Jadi Syarat Mutlak

Sumerta Klod, DenPost

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sepakat meningkatkan pengawasan lalu lintas orang di Pelabuhan Ketapang. Disepakati bahwa bagi masyarakat yang akan masuk ke Bali wajib dilengkapi dengan hasil negatif rapid test.

Ini dikatakan Sekretaris daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, melalui siaran pers Senin (25/5) malam. Ia memastikan penduduk pendatang yang berpotensi masuk ke Bali di masa-masa arus balik lebaran tahun 2020 ini akan diperiksa dengan ketat. Mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.

“Mereka yang masuk ke Bali sesuai surat Dirjen Perhubungan Darat serta Surat dari Gubernur Bali, selain harus memiliki tujuan yang jelas, pekerjaan yang jelas, juga harus didukung dengan surat bebas covid-19 berbasis rapid test,” ujarnya.

Itu ia sampaikan usai mengikuti rapat koordinasi dengan otoritas Pelabuhan Ketapang serta pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pihak terkait lain, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin (25/5) siang.

Baca juga :  Terkait Warga NTT Terlibat Aksi Kriminal, Begini Kata Ketua IKB Flobamora

Surat keterangan bebas Covid-19 berbasis rapid test ditegaskan Sekda Dewa Indra menjadi persyaratan mutlak bagi pendatang yang ingin masuk ke Bali. “Jika tidak bisa menunjukkan, atau hasilnya reaktif akan dipersilahkan untuk putar balik,” tegasnya.

Dewa Indra menuturkan, rapat koordinasi tersebut juga menyepakati pelaksanaan dan teknis pemeriksaan di lapangan terkait potensi arus balik ke Bali. Mekanisme dan tahapan pemeriksaan berlapis dengan beberapa pusat pemeriksaan, untuk menghindari kemacetan.

Baca juga :  Bobol Toko Saat Subuh, Residivis Nyaris Tewas Diamuk Warga

“Aspek-aspek teknis di lapangan, termasuk kemungkinan menempatkan personel dari Pemprov Bali untuk turut ditempatkan di Pelabuhan Ketapang selama masa arus balik. Ini juga untuk membangun komunikasi yang baik, sehingga petugas kita di Gilimanuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan, mudah-mudahan komunikasi kita akan semakin lancar kedepannya,” imbuhnya.

Mengenai kesepakatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta menjabarkan bahwa masyarakat yang akan ke Bali harus dilengkapi dengan identitas diri, Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem), surat keterangan bekerja hingga surat keterangan bebas covid tersebut.

Baca juga :  Senin, 142 Pasien Sembuh dan 129 Orang Positif Covid-19 di Denpasar

“Pendatang yang masuk ke Bali via Ketapang juga diwajibkan mengisi data dalam aplikasi ‘Cek Diri’,” ujarnya. Dengan aplikasi tersebut, kata dia, bertujuan untuk memastikan data diri, pekerjaan, tempat tinggal hingga pergerakan orang tersebut, karena terhubung pula dengan satgas gotong-royong di desa adat di Bali.

“Petugas di desa adat ini yang nantinya akan memastikan orang tersebut melakukan SOP seperti isolasi diri,” jelasnya. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini