Fraksi Golkar Minta Pemerintah Segera Cairkan  Refokusing Anggaran Covid-19

Wayan Suyasa

Mangupura, DenPost

Lagi-lagi anggota Dewan Badung bersuara untuk  alokasi anggaran atau refokusing anggaran  wabah virus corona  dari APBD yang belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.  Padahal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sudah disahkan menjadi undang-undang  oleh pemerintah pusat, tapi dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Badung yang telah cair Rp 98 miliar dari yang dialokasikan sebesar Rp 274 miliar, tak kunjung dicairkan ke masyarakat terdampak.

Anggota Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Badung, Wayan Suyasa, Selasa (26/5) mengatakan, dengan sudah ditetapkan Perppu corona menjadi undang-undang mengapa pemerintah Kabupaten Badung  harus banyak menunggu regulasi. Masyarakat Badung semuanya terkena dampak. “Selain bantuan pusat seperti PKH, BPNT,BLT Dana Desa, BLT Kementrian/Kemensos dan Sembako dari APBN. Namun, masyarakat  yang tidak dapat bantuan tersebut, sudah sewajibnya pemerintah daerah untuk memperhatikan rakyatnya, apalagi dana refokusing anggaran di Badung sudah jelas kita sepakati yakni 274 milyar dan katanya sudah cair 98 miliar , lalu menunggu regulasi apa lagi ? dana ini belum juga disalurkan ke masyarakat,”tanya Plt Ketua DPD Golkar Badung tersebut.

Baca juga :  Holding Ultra Mikro Beri Banyak Manfaat bagi Pelaku Usaha

Lebih lanjut Suyasa mengatakan, dalam penjelasan undang-undang Penganan Virsu corona, pasal 27, PP 1/2020,bahwa pejabat KSSK, Kemenkeu,Bl,OJK,LPS dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sepanjang melakakaanakan tugas dengan etikat baik dan sesuai ketentuan. “Jika alasan regulasi masyarakat  tidak dapat sembako untuk apa adanya refokusing anggaran begitu besar?. Jangan-jangan  Saya curiga dana tersebut akan dipakai menjelang Pilkada Desember 2020. Misalnya dicairkan bulan Oktober, November  kelihatan pemerintah perhatian memjelang pemilu,”paparnya.

Sebelumnya Wabup Ketut Suiasa menyatakan dalam siaran persnya menyatakan, Pemkab Badung mempunyai niatan semaksimal mungkin membantu masyarakat, namun niatan tersebut masih terhambat oleh regulasi. “Dalam kondisi ini kami bersama bapak Bupati punya niatan memberikan sembako kepada seluruh masyarakat yang ber KK Badung, namun regulasi teryata masih menjadi hambatan kita. Dari refocusing anggaran sebenarnya sudah ada anggarannya, niatan baik ini masih terganjal dengan aturan yang belum bisa memungkinkan, sehingga perlunya pendapat hukum dari Kejaksaan dalam penggunaan anggaran APBD khususnya untuk penanganan Covid-19 ini,” terangnya.(a/115)

Baca juga :  Legalitas Kerjasama, Koptak Ngurah Rai Desak AP 1 Bersikap

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini