Bangli, DenPost
Banyaknya keluhan dari masyarakat Bangli terkait sistem penerimaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta sumber lainnya yang diduga tidak tepat sasaran, diatensi jajaran DPRD Bangli.
Mengingat sumber bantuan bagi masyarakat yang terdampak Corona begitu banyak, Dewan Bangli mengingatkan pemerintah dan masing-masing desa transparan dengan membuat pengumuman siapa-siapa calon penerimanya. Hal ini untuk menghindari adanya bantuan ganda serta menghindari adanya kecemburuan masyarakat.
Pendapat tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, saat dimintai konfirmasi, Jumat (29/5). Dikatakannya, dalam melakukan verifikasi ini pemerintah merangkul pemerintahan desa, dalam hal ini kelian dinas. Pasalnya, yang mengetahui langsung kondisi riil masyarakat tersebut adalah kelian dinas dan kepala desa.
“Pemerintah agar bisa mengakomodir data dari bawah yakni kelian dinas maupun perbekel, untuk menghidari adanya tumpang tindih bantuan,” katanya.
Carles mengaku banyak mendapatkan informasi terkait adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Namun informasi ini menurutnya masih perlu dicek kebenarannya. “Informasi tersebut tentu kita akan kroscek kebenarannya. Memang informasi seperti itu banyak kita terima,” kata Carles.
Untuk desa yang belum merealisasikan bantuan BLT maupun BST dari Kemensos, Carles meminta agar melakukan croscek data. “Jangan sampai ada warga yang mendapatkan bantuan dobel. Bila, perlu desa membuat pengumuman seperti papan nama APBDes yang terpasang selama ini. Dengan demikian masyarakat bisa melakukan kontrol langsung siapa yang berhak mendapatkan dan tidak. Kalau sebelumnya, masalah bantuan ini kan bisa dibahas dalam paruman, namun menyusul adanya larangan untuk berkupul dalam jumlah banyak, tentu harus ada upaya lain untuk sosialisasi warga penerima manfaat, bila perlu kelian mengumumkannya door to door,” jelasnya.
Carles meminta sosialisasi ke bawah agar dimaksimalkan, agar masyarakat tidak ribut. (c/128)
