Perda No.3 Tahun 2020, Semangat Baru Evaluasi Tata Ruang Bali

UMUMKAN PERDA - Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Sekda Dewa Made Indra mengumumkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Jumat (29/5) kemarin. (DenPost/ist)

Dangin Puri, DenPost
Di tengah masa pengendalian covid-19 (virus corona), Bali tetap optimis memanaskan mesin pembangunan berlandaskan visi ‘’Nangun Sat Kerti Loka Bali’’. Gubernur Bali Wayan Koster, pada Jumat (29/5/2020), menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020.

Regulasi yang merupakan perubahan atas Perda No.16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali tahun 2009-2029 ini diumumkan di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Desa Dangin Puri, Denpasar. Gubernur saat itu didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra.

Perda ini menjadi semangat baru bagi Bali dalam membenahi tata ruang yang saat ini dipandang belum ideal. “Filosofi berubah total karena kita sadar Nangun Sat Kerti Loka Bali, maka penataan ruang itu betul-betul harus mendukung pelaksanaannya,” beber Koster.

Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal sad kerthi dalam satu-kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Gubernur menambahkan wilayah provinsi mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus ruang laut, diatur tersendiri dalam perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Baca juga :  Anjing Liar "Ngamuk", Gigit Empat Warga di Tihingan

Lebih dalam Koster menyebutkan seluruh pembangunan, khususnya di darat, laut dan sumber air, harus menjadi perhatian dalam pembangunan Bali. “Harus dikendalikan agar tidak melanggar atau tidak merugikan kearifan lokal Bali,” sambungnya.

Ruang atau wilayah Provinsi Bali merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu-kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai visi pembangunan daerah ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Baca juga :  Jukung Terbalik, Tiga Nelayan Tabanan Nyaris Tenggelam

Sebagai contoh regulasi ini akan diterapkan pada fasilitas pariwisata, khususnya perhotelan, yang harus terkendali sesuai dengan peraturan tata ruang. Juga mengenai aspek yang dibolehkan maupun tidak, serta kontribusi pemodal terhadap kawasan yang dibangun. “Untuk ke depan, tidak boleh lagi ada yang membangun hotel di pantai. Izinnya hanya membangun hotel di wilayah tanah yang diizinkan, kemudian seakan-akan dia menguasai pantai di depannya,” ungkap Koster.
Dia menegaskan, lagi fasilitas pariwisata tak lagi boleh melebar dan mengganggu ritual keagamaan seperti melasti. “Hal-hal begini tidak boleh terjadi lagi,” sambungnya.
Dengan ditetapkannya Perda ini, Koster mengatakan Bali telah memiliki pedoman penataan ruang. Selanjutnya, pemkab dan pemkot diharapkan menyesuaikan perda ini dengan regulasi RTRW di wilayah masing-masing. “Kebijakan harus dilaksanakan tegas dan disiplin. Saya akan awasi langsung dengan aparat yang ada. Saya tidak akan beri tolelir. Kalau tidak, Bali akan rusak. Tapi pelan-pelan, tidak nembak sekaligus,” pungkasnya.

Baca juga :  Inna Bali Beach Ungkap Lima Hal Terkait Kebakaran

Perda tentang RTRW Provinsi Bali telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada 20 Januari 2020, serta difasilitasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri pada 8 Mei 2020, sebagai jawaban atas surat Gubernur Bali yang diajukan pada 28 Januari 2020. (wira)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini