PKM Diusulkan Berlanjut, Pemkot Kaji Pemberian Insentif bagi Pecalang Banjar

Wakil Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara

Sumerta Klod, DenPost

Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) diusulkan berlanjut pada Juni 2020 ini. Wakil Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan usulan itu datang dari Majelis Desa Adat dan Bendesa Adat di Denpasar.

Menyikapi usulan itu, pemkot telah melakukan evaluasi, salah satunya pelaksanaan PKM akan dipusatkan di tingkat banjar. Berkorelasi dengan kebijakan itu, pemkot saat ini sedang mengkaji regulasi untuk pemberian insentif kepada pecalang tingkat banjar yang desanya mengajukan PKM.

Itu dikatakan Jaya Negara, yang ditemui di Gedung DPD PDI Perjuangan, Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, Senin (1/6/2020). “Kami sangat sadar bahwa pecalang tingkat banjar itu sangat men-suport (PKM). Sekarang yang masih dalam kajian adalah pecalang akan diberi insentif,” ujarnya.

Politisi yang digadang-gadang turun dalam Pilkada 2020 mendatang ini mengatakan, hanya melalui pemberian insentif inilah pemkot dapat memberi apresiasi kepada pecalang. Sebab perancangan anggaran yang formal, terbentur oleh kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga :  Optimalkan Sosialisasi Pilkada 2020, Babinsa dan Babinkamtibmas Diberikan Ini

Pemberian insentif itu dipandang dalam sisi pecalang sebagai warga yang terdampak Covid-19 di sisi ekonomi. Faktanya, kata Jaya Negara, pecalang tidak bekerja karena harus mengabdi kepada banjar dalam penanganan Covid-19, sehingga patut dipertimbangkan menerima stimulus berupa insentif.

“Itu sedang menjadi kajian Walikota, sekarang sudah ada masing-masing banjar yang mengusulkan 10 orang pecalang yang akan diberikan insentif. Ini dalam proses kajian supaya administrasinya benar fiks (tetap),” ujar Jaya Negara.

Baca juga :  Membandel, Demo Mahasiswa Asal Papua Dibubarkan Polisi

Dana insentif itu akan menggunakan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar. Terkait penyaluran anggaran, pada awal penerapan PKM Pemkot telah merancang anggaran untuk desa adat yang mengajukan PKM.

Namun setelah dikaji, regulasi Kementerian Dalam Negeri yang tidak memungkinkan penyaluran anggaran tersebut. “Pak Wali sudah akan mengambil kebijakan, yaitu Rp5 juta berupa gelontongan. Setelah dikaji, berkaitan dengan hibah, tidak boleh berturut-turut,” imbuhnya.

Baca juga :  Wartawan ‘’DenPost’’ Juara II Lomba Karya Tulis Jurnalistik Polresta Denpasar

Ditambahkan Jaya Negara, pelaksanaan PMK ini juga mendapat dukungan dari para bendesa adat di Denpasar, khususnya dalam mengantisipasi penularan Covid-19, dan dampak dari arus balik usai Lebaran. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini