Cegah Transmisi Lokal Dalam Tahapan Pilkada, KPU Pastikan PPDP Tak Reaktif

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Made Rentin (kanan) bersama Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan

Sumerta Klod, DenPost

Selain mewajibkan penggunaan alat pelindung diri dalam tugas memutakhirkan data pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali juga mewajibkan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk menjalani rapid test.

Sebagai jaminan, pada saat bertugas ke lapangan, para PPDP ini akan dibekali surat keterangan telah menjalani tes rapid dengan hasil tidak reaktif. Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan, Selasa (2/6) di kantornya.

Hal tersebut ia sampaikan usai melangsungkan rapat koordinasi bersama BPBD, terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 pada Desember mendatang. “Kami tidak ingin dicap oleh masyarakat sebagai host penyebaran Covid-19,” ungkapnya Lidartawan.

Dalam praktiknya, kata dia, KPU akan bekerjasama dengan BPBD Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memfasilitasi rapid test kepada PPDP. “Semua petugas yang akan turun (bertugas) harus cek dulu, bahwa kita bebas Covid-19,” sambungnya.

Baca juga :  Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar Gelar ‘’Coaching Clinic’’

Apabila petugas yang akan bertugas kedapatan reaktif, maka akan dilakukan penggantian dan ditindaklanjuti dengan menjalani swab tes. Bagaimana apabila petugas akhirnya terinfeksi Covid-19? Ia memandang hal tersebut sebagai risiko tugas.

Karena risiko terpapar Covid-19 tetap ada, maka pihaknya menegaskan para PPDP mengikuti protokol kesehatan dengan menyediakan APD. Pengadaan APD ini akan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali, sebab KPU tidak menganggarkan biaya untuk pengadaan APD.

Baca juga :  Terkait Tewasnya Tri Nugraha, Wakajati Ngaku Tak Tahu Ada Senpi

Ia menambahkan, setidaknya akan ada sembilan petugas di masing-masing TPS yang tersebar di enam kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Soal dukungan BPBD terhadap kinerja KPU, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, mengatakan pihaknya siap membantu sepenuhnya, khususnya menyelenggarakan rapid test kepada PPDP.  Dikatakannya, KPU telah menyodorkan data PPDP sebanyak 9.800.

Terkait pemeriksaan rapid terhadap PPDP, Rentin mengatakan akan dilakukan secara bertahap. Pemeriksaan disesuaikan dengan surat keterangan tes rapid yang berlaku hanya selama tujuh hari.

Baca juga :  Di SMP Wisata Sanur, Jaya Negara dan Forkopimda Pastikan Kelancaran Vaksinasi Anak

“Kita akan melihat kapan waktu efektif sebelum mereka bergerak. Ketika pelaksaan PPDP sudah selesai, tentu dia akan berlanjut ke tahap berikutnya, dan kita akan rapid lagi. Ini komitmen dan ketegasan Gugus Tugas,” tegas Rentin. (106)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini