Soal Pengadaan APD di Pilkada, KPU Dorong Pengusaha Lokal Ambil Peluang

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan

Sumerta Klod, DenPost

Berlangsungnya Pilkada serentak tahun 2020 pada Desember mendatang, bukan saja menjawab tantangan demokrasi di tengah pandemi Covid-19. Lebih dari itu, tetap diselenggarakannya Pilkada juga dapat menggairahkan ekonomi masyarakat. Peluang itu muncul dari pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker, sanitasi tangan, pelindung wajah atau lainnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan mengaku setuju Pilkada ini memberi multiplier effect, atau dampak ganda terhadap gairah ekonomi nasional dan lokal.

Baca juga :  Suhu Tubuh Anggota DPRD Denpasar Juga Dicek

Untuk itu, ia mendorong agar pengusaha lokal dapat mengambil peluang. “Ini peluang bisnis. Ya sambil bekerja di rumah kan bisa menghasilkan. Pengaktifan Pilkada juga salah satu penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya saat diwawancarai Jumat (5/6).

Agar mampu menggairahkan ekonomi lokal, menurutnya pengadaan dapat diseleksi di tingkat provinsi masing-masing yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Dengan begitu, tidak saja ekonomi secara nasional bergerak, namun juga di daerah.

Meski pengadaan dapat dilakukan di tingkat provisi, bukan berarti seleksi pemenang tender sesuai kehendak KPU. Mencegah pandangan negatif kepada KPU, Lidartawan berharap ada panduan yang juga dalam rangka mencegah praktik korupsi. “Boleh mekanismenya dipermudah, tapi tidak menyebabkan teman-teman kita terjerat korupsi,” jelasnya. Terhadap dampak dalam rangka menggairahkan ekonomi, Lidartawan berharap pengusaha lokal bisa menyediakan APD sesuai standar KPU.

Baca juga :  Soal Bali Diisolasi, Begini Respons Gubernur

“Kalau mungkin kita bisa kerjasama dengan asosiasi tukang jahit misalnya, bagusnya begitu,” kata pejabat asal Bangli ini. Ia menambahkan, selain pengadaan APD, bergairahnya ekonomi juga didukung karena sekitar 10.000 penyelenggara di luar KPU, seperti petugas ad hoc, akan mendapatkan gaji.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sebagai petugas dalam pelaksanaan Pilkada ini merupakan padat karya, yang memberi ruang kepada rakyat untuk mendukung kesuksesan demokrasi dalam melahirkan pemimpin. Menurutnya, ini lebih baik daripada memberi bantuan kepada masyarakat secara cuma-cuma. (106)

Baca juga :  Pilkada di Masa Pandemi, Begini Suasana Baru di TPS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini