Dewan Bangli Tolak Serahkan Aset Dermaga ke Pusat, Ini Alasannya

DERMAGA - Kondisi dermaga Danau Batur di Desa Kedisan terlihat kurang terawat.

Bangli, DenPost

Rencana pembangunan tiga dermaga di kawasan Danau Batur, Kecamatan Kintamani oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan hingga kini masih tak jelas. Pasalnya ada rencana Pusat nantinya menarik aset tersebut. Hal ini pun mendapat penolakan jajaran DPRD Kabupaten Bangli.

Dewan Bangli menyadari Pusat akan menggelontor bantuan Rp 10 miliar pada Juli 2020 ini dari kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Rp 85 miliar. Namun bukan berarti daerah bisa langsung menyerahkan aset tiga dermaga yakni Dermaga Kedisan, Dermaga Terunyan dan Dermaga Kuburan Terunyan. Hal tersebut terungkap saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Bangli dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Bagian Aset BKPAD, Bagian Hukum Setda Bangli, Inspektorat dan instansi terkait lainnya, Senin (15/06/2020) yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha.

Baca juga :  Jelang Nikah, Calon Mempelai Pria Gantung Diri

Anggota Komisi I DPRD Bangli, Dewa Gede Suamba Adnyana, saat dimintai konfirmasi menjelaskan pihaknya selaku anggota Komisi I, sangat mendukung pembangunan tiga dermaga ini. Menurutnya, dengan pembangunan ketiga dermaga tersebut dipastikan akan meningkatkan kelancaran perekonomian  masyarakat sekitar dan bisa mendorong perkembangan pariwisata di kawasan Danau Batur sebagai sumber PAD. Hanya saja, lanjut Suamba Adnyana, untuk bisa dibangun itu tanah yang sudah menjadi milik Pemkab Bangli harus diserahkan ke Kementerian.

“Inilah yang jadi persoalan. Karena apa? Bangli yang notabene sumber PAD sudah kecil, sekarang dengan adanya dermaga yang merupakan sumber PAD, jika diserahkan ke Pusat maka konsekuensinya nanti pusat yang mengelola. Otomatis retribusi masuk Pusat,” terangnya, Selasa (16/6/2020).

Baca juga :  Harga Anjlok, Petani di Songan Biarkan Tomatnya Membusuk

Karena itu pihaknya mengaku menolak jika aset tersebut harus diserahkan ke Pusat. Meskipun diakui, sesuai penjelasan dari Dishub Bangli, setelah pembangunan dilakukan oleh Pusat, bisa dimohon lagi oleh daerah. “Permasalahannya siapa yang memberi jaminan akan dikembalikan setelah kita mohon? Sebab apa? Mengacu pada peraturan yang ada, yang kita ajak bersepakat adalah DirjenPerhubungan, tapi saat memohon kembali itu yang memutuskan boleh atau tidaknya adalah Presiden,” ungkapnya.

Baca juga :  Gagal Panen, Harga Cabai di Bangli Mulai Naik

Suamba Adnyana mengusulkan, jika memang Pusat ingin membantu pembangunan Dermaga tersebut agar jangan setengah-setengah. “Kami sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pusat. Namun harusnya aset ini, tetap jadi aset daerah. Pemerintah Pusat setelah membangun menghibahkan bangunannya kepada daerah. Jadi tetap asetnya milik kita,” ucpanya. (128)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini