Proyek Besar Minim Libatkan Tenaga Lokal

0
7
RAPAT - Suasana rapat Komisi III DPRD Provinsi Bali bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, beserta jajaran, pada Kamis (18/6/2020). (DenPost/ist)

Sumerta Klod, DenPost
Komisi III DPRD Provinsi Bali mengggenjot keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal Bali dalam proyek-proyek berskala besar. Hal itu dinilai strategis mengingat pembangunan di Bali selama ini digarap tenaga luar. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastraputri mengungkapkan itu usai rapat bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, beserta jajaran, pada Kamis (18/6/2020).

“Kami berharap lokal jenius (kearifan lokal) diberdayakan. Beberapa kali kami turun meninjau proyek pusat dan provinsi, banyak bukan orang Bali. Jadi kami berharap kontraktor dan SDM lokal Bali diberdayakan,” terangnya.

Kondisi tersebut disebabkan sistem tender dilakukan secara online atau dalam jaringan. Untuk itu, Werdhi Srikandi Wedastraputri menyebutkan aspek melibatkan unsur kearifan lokal akan direkomendasikan dalam bentuk peraturan gubernur. Dengan semangat ini, dia berharap kontraktor dan tenaga lokal tidak hanya jadi penonton, namun mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembangunan. “Proyek besar seperti APBN, dan bendungan-bendungan, setelah kami cek, ternyata tidak ada orang Bali dari A sampai Z,” ungkapnya.

Baca juga :  Koster Idamkan Transportasi Bali Saingi Singapura

Dalam memperjuangkan porsi tenaga lokal ini, Werdhi Srikandi Wedastraputri berharap agar Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali lebih berani bicara. Mengenai kesiapan dan kemampuan tenaga lokal Bali dalam menyikapi permintaan proyek, jumlahnya mencukupi.

Dia menyebutkan Bali punya banyak pakar pembangunan yang merupakan lulusan universitas besar seperti lulusan Universitas Udayana. “Konsultan kita hebat-hebat, justru diberdayakan orang asing. Kita tidak kalah saing,” papar Werdhi Srikandi Wedastraputri.

Baca juga :  Satpol PP Pulangkan Lima Orang Telantar ke Jatim

Rapat kerja ini bertujuan memetakan program kerja prioritas pascapengalihan fokus anggaran sebesar 46,67 persen. Mengenai pergub yang dimaksud, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi, mengatakan sesuai UU No.2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, tender untuk proyek memang harus dilakukan terbuka atau daring. Pihaknya sedang menyusun pergub untuk menyiasati hal tersebut. “Seperti pemanfaatan material lokal, bentuk-bentuk (bangunan) lokal,” tuturnya.

Soal porsi tenaga lokal dalam satu proyek, Astawa Riadi mengaku belum dapat menentukannya. Kendati itu dia sepakat bahwa tenaga lokal Bali punya kemampuan untuk menyesuaikan kebutuhan proyek. “Misalnya bangunan khas Bali sulit dikerjakan orang lain. Material juga begitu,” tandas Astawa. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini