Terjadi Perubahan NPHD, Ini yang Dilakukan KPU Bangli

0
6
RAPAT - Rapat Koordinasi KPU Bangli dengan TPAD Bangli dan instansi terkait lainnya. DenPost/istimewa

Bangli, DenPost

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli melaksanakan rapat koordinasi dengan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Bangli, Senin (22/6/2020). Rapat dipimpin Ketua TAPD yang juga Sekda Kabupaten Bangli, IB Giri Putra.

Rapat ini menindaklanjuti Permendagri No. 41 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rapat tersebut juga dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli.

Dalam presentasinya, Ketua KPU Kabupten Bangli ,Putu Gede Pertama Pujawan mengatakan, dalam Permendagri 41 itu terdapat beberapa klausul pasal yang berubah. Di antaranya, perubahan terhadap perincian anggaran yang sudah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus dilakukan rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.

Baca juga :  Gubernur Serahkan Bantuan untuk Warga Banjar Serokadan

Perubahan terhadap NPHD yang sudah disepakati itu terjadi karena penyusunan NPHD dilakukan pada saat sebelum pandemi Covid- 19. “Di mana menjadikan alokasi anggaran yang sebelumnya sudah ada, terpaksa dilakukan revisi dan optimalisasi menyesuaikan dengan protokol kesehatan,” kata Pujawan.

 

Perubahan item anggaran sebesar Rp 22,3 miliar ini mutlak dilakukan dan harus mendapatkan persetujuan TAPD dan pihak penyelenggara. “Hasilnya, besaran nilai NPHD tidak terjadi perubahan,” jelasnya. Di mana alokasi kebutuhan APD untuk penyelenggara bisa terpenuhi melalui revisi dan optimalisasi dari anggaran yang ada.

Baca juga :  Pecah Sentralisasi Politik, Koalisi Lima Parpol Ambisi Masuk Eksekutif dan Legislatif

Namun masalahnya, pencairan anggaran yang awalnya melalui Permendagri No. 54 dilakukan tiga termin pembayaran. Tetapi dalam Permendagri No.41 berubah menjadi 2 termin. Pada tahap 1 minimal 40 persen, dan sisanya lagi 60 persen paling sedikit dibayarkan. Dan dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara. (128)

 

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini