Genjot PAD Bali, Koster Berencana Gali Potensi Non-PKB

0
11
Gubernur Bali, Wayan Koster

Sumerta Klod, DenPost

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali yang bertumpu kepada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bakal dievaluasi. Gubernur Bali, Wayan Koster akan melakukan ekspansi atau perluasan terhadap potensi yang dapat menunjang PAD Bali.

Rencana tersebut diungkap Koster pada konferensi video pada Jumat (26/6/2020). “Saya sedang berupaya untuk melakukan ekspansi, dengan cara menggali dari sumber-sumber di luar dari sumber yang ada sekarang yang menjadi potensi di Provinsi Bali agar itu bisa menjadi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Rencana tersebut berkaca kepada capaian PAD pada tahun 2019 lalu yang meningkat hingga Rp 4 triliun. Dilihat dari segi pendapatan, kondisi ini tentu dipandang positif. Namun di lain sisi, menggenjot PKB juga berimplikasi meningkatnya jumlah kendaraan di Bali.

Baca juga :  Porsenijar Denpasar 2020 akan Pertandingkan 33 Cabor

Jika dibiarkan, kemacetan di Bali dipastikan semakin parah. Salah satu yang bakal digarap yakni kontribusi wisatawan untuk pemeliharaan lingkungan alam dan budaya Bali. Koster juga melirik pendapatan dari ekspor komoditas yang melalui Bali.

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang mendapat tender di Bali juga diharuskan untuk membuka cabang di Bali dan bekerjasama dengan warga lokal. Gubernur menambahkan upaya kemandirian keuangan juga dilakukan Pemprov Bali dengan keberhasilan melakukan efisiensi pengeluaran rutin.

Baca juga :  Komplotan Curanmor yang Bikin Resah Digulung 

Untuk memulai langkah tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengatakan harus disesuaikan dengan regulasi. Kata dia, perlu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Karena adanya ketidakadilan di sana, terutama bagi Bali yang tidak mempunyai sumber daya alam, jadi yang dia tergantung dari pariwisata tetapi dalam undang-undang itu tidak ada klausul yang menyatakan bahwa sumber bagi hasil yang diberikan pada Bali adalah dari pariwisata,” kata Sugawa Korry.

Baca juga :  Babi Mati di Badung Capai 598, Peternak Rugi Cukup Besar

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Yulianto berpendapat, upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah perlu menjadi program pemerintah daerah ke depan. Keberhasilan mencatatkan prestasi Opini WTP untuk ketujuh kalinya berturut-turut menunjukkan komitmen Pemprov Bali untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.

“Hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja daerah,” ujarnya. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini