Soal Raperda Provinsi, Koster Bahas Pertanggungjawaban Anggaran Bersama DPRD

0
3
Koster Sidang
RAPAT PARIPURNA - Gubernur Bali Wayan Koster berpidato dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan II tahun sidang 2020, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6) kemarin. (DenPost/ist)

Sumerta Klod, DenPost
Gubernur Bali Wayan Koster membahas Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. Pembahasan dilakukan dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan II tahun sidang 2020, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6/2020) kemarin.

“Secara umum, laporan keuangan Pemprov Bali tahun anggaran 2019 terdiri atas laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtiar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemprov Bali,” terangnya.

Menurut Koster, laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 meliputi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 yang ditarget Rp6,498 triliun lebih, dan sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp6,645 triliun lebih atau 102,26 persen. Belanja dan transfer tahun anggaran 2019 dianggarkan Rp7,201 triliun lebih dan hingga akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp6,518 triliun lebih atau 90,52 persen. Sedangkan neraca Pemprov Bali menyajikan informasi posisi keuangan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas akhir tahun anggaran 2019. “Posisi neraca daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2019 sebagai berikut aset yang dimiliki sebesar Rp10,880 triliun lebih, kewajiban sebesar Rp168,312 milyar lebih; dan ekuitas dana Rp10,712 triliun lebih,” bebernya.

Baca juga :  Pacaruan di Desa Adat Buleleng, Prajuru Jaga Jarak

Gubernur juga menyebut laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, pembiayaan, dan laporan saldo anggaran lebih.

Mengenai cadangan kelistrikan di Pulau Dewata yang hanya 0,77 persen, menurut Gubernur Koster, mendesak pemerintah agar segera menemukan solusi. Cadangan itu terbilang tipis, karena idealnya Bali punya cadangan minimal 30 persen dari beban puncak.

Gubernur juga mengajak anggota DPRD Bali bekerja sama dengan pemerintah untuk segera merampungkan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P). “Saya minta kerja sama anggota dewan agar segera membahas raperda ini kemudian kita ajukan ke pusat,” tegasnya.

Baca juga :  Belasan Tim Medis Diisolasi di Hotel Jimbarwana

Koster menambahkan ranperda ini merupakan amanat Pasal 18 UU No.30 Tahun 2007 tentang energi dan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Presiden No.1 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional.
Raperda tersebut merupakan produk hukum yang memuat dokumen perencanaan energi daerah, pertama kali di Indonesia yang dibuat dengan mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan (EBT). (wir)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini