Sambut ‘’New Normal’’, Akomodasi Pariwisata Harus Kantongi Sertifikasi Prokes

0
6
Cok Ace 2
RAPAT - Wagub Bali Cok Ace didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa dalam rapat persiapan protokol era baru di bidang pariwisata di Kantor Gubernur Bali, Senin (29/6/2020). (DenPost/ist)

Sumerta Klod, DenPost
Pemprov Bali berupaya mempertahankan rencana membuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara (wisman) pada Agustus dan September nanti. Penerapan protokol kesehatan (prokes) menjadi salah satu tolok ukur upaya tersebut.

Wakil Gubernur (Wagub) Bali Cokorda Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) berkomitmen bahwa prokes menjadi harga mati untuk sektor pariwisata. Dia yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, berharap semua pihak agar serius menjalankan protokol era new normal (normal baru). “Jika ada pengusaha yang curang dengan tidak menerapkan protokol era baru, maka harus segera ditindak. Jika perlu dilarang beroperasi selama masa ini,” jelasnya, dalam rapat persiapan protokol era baru di bidang pariwisata di Kantor Gubernur Bali, Senin (29/6/2020).

Menjamin agar prokes dan sarana merujuk standar yang ditetapkan pemerintah, semua pelaku pariwisata seperti hotel, restoran, daya tarik wisata, transportasi, dan agen perjalanan, harus mengantongi sertifikasi protokol new normal. Selain itu, para pengusaha pariwisata diminta meningkatkan kualitas dan infrastruktur penunjang. “Fasilitas kesehatan harus ditingkatkan. Meskipun kita tidak mau ada wisatawan yang sampai terjangkit covid-19 (virus corona) di sini, setidaknya kita harus menyiapkan segala kemungkinan terburuk,” imbuh Cok Ace.

Baca juga :  Hampir Dua Bulan Tinggal di Kebun Bandara, WNA Rusia Diamankan

Kerja keras ini bertujuan menjaga kepercayaan wisatawan terhadap Bali. Terlebih, menurut dia, hasil survei menyebutkan bahwa sekitar 86 persen wisatawan dunia rindu berkunjung ke Bali. Cok Ace menekankan protokol era baru harus merujuk standar WHO. Untuk memuluskan rencana ini, penglingsir Puri Ubud ini minta agar para asosiasi pariwisata bertanggung jawab terhadap anggotanya. “Anda menjamin para anggota sudah menerapkan protokol ini. Misalnya PHRI memastikan jika semua hotel dan restoran sudah menerapkan protokol era baru dan tersertifikasi. Begitu juga dengan asosiasi lain,” bebernya.

Baca juga :  Dua Langkah Baru Gubernur Wayan Koster untuk Percepat Penanganan Covid-19

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa menambahkan sertifikasi protokol kesehatan bertujuan memberikan pengakuan bahwa usaha mempunyai standar, memastikan aspek keamanan, dan kesehatan yang komprehensif bagi konsumen, serta untuk meningkatkan daya saing usaha pariwisata dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Astawa menjelaskan blanko penerbitan sertifikat disediakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Bagi para penguasaha pariwisata yang akan mengikutinya bisa mengunduh di website disparda.baliprov.go.id, kemudian melakukan assessment mandiri dengan cara mengajukan ke tim verifikator masing-masing asosiasi. “Jika dinilai layak oleh tim verfikator, maka sertifikat bisa diterbitkan dan siap melayani para wisatawan di era normal baru ini,” pungkasnya. (wir)

Baca juga :  Pulang, PMI Asal Jembrana Tak Boleh Dijemput Keluarga

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini