DPRD Klungkung Minta Pemkab Tindak Lanjuti Temuan BPK

0
5
DPRD Klungkung Minta Pemkab Tindaklanjuti Temuan BPK
REKOMENDASI - Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom menyerahkan rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemda Klungkung tahun anggaran 2019 kepada Bupati Nyoman Suwirta, Senin (6/7/2020).

Semarapura, DenPost

DPRD Klungkung mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemda Klungkung tahun anggaran 2019. Rekomendasi ini diberikan dalam sidang paripurna yang dihadiri Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta di gedung DPRD, Senin (6/7/2020). Ada 11 poin yang disampaikan dalam rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru tersebut.

Di antaranya ada temuan pengulangan kesalahan yang sama seperti Tahun Anggaran 2018. Ada juga temuan penatausahaan piutang retribusi Kabupaten Klungkung yang tidak tertib dan temuan penatausahaan Aset Tetap Pemda Klungkung  yang belum memadai. Termasuk juga ditemukannya ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan seperti halnya adanya pajak hotel senilai Rp1,65 miliar dan pajak restoran senilai Rp 590,42 juta lebih yang tidak terlaporkan.

Selain itu, adanya temuan atas kekurangan Pemungutan Jasa Tambat Kapal pada Pelabuhan Tradisional Sampalan Nusa Penida senilai Rp161,96 juta.  Pihak UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan hanya memungut Rp 213,83 juta pada Tahun 2019. Padahal Tim BPK melakukan konfirmasi lapangan dan melakukan penghitungan yang seharusnya dipungut adalah senilai Rp 375,79 juta. Setelah ditelusuri lebih detail, ternyata petugas pungut tidak melakukan pencatatan atas pemungutan retribusi ini serta tidak membuat kuitansi yang seharusnya disetor kepada UPTD terkait.

Baca juga :  Koster Ingatkan Kesakralan Nusa Penida

“Terhadap kondisi ini, diminta agar pihak Dinas Perhubungan memungut kekurangan penerimaan retribusi tersebut senilai Rp 161,96 juta dan menyetor ke kas daerah,” ujar Wayan Baru.

Selain itu, hibah berupa uang kepada sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) juga disoroti karena dinilai tidak sesuai ketentuan. Hal ini berdasarkan sejumlah fakta di antaranya pemenuhan kriteria calon penerima hibah dalam proposal usulan hibah “terlambat” yang baru diterbitkan per 2 Desember 2019 atas KUD Artha Wiguna Gelgel. Karena itu KUD ini dianggap belum layak memperoleh hibah pada APBD-P 2019, sebab melewati limit waktu pengajuan proposal lengkap yang ditentukan paling lambat bulan Mei 2019, untuk penganggaran  APBD perubahan 2019.

Baca juga :  Plafon Ruang Belajar SDN 2 Ped Jebol, Siswa Kebanjiran Saat Belajar

Di samping itu, pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah dinilai tidak sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).  KUD Jaya Werdi Takmung membeli mobil pikap L300, KUD Artha Wiguna Gelgel membeli Mesin Panen Padi (dalam periode pemeriksaan hanya berupa DP yang barangnya hingga kini belum diterima). Kedua sarana ini tidak tercantum dalam NPHD. KUD Panca Satya Dawan Klod memang menggunakan dana hibah sepenuhnya untuk pembelian gabah,  namun tanggal pembelian ada yang melewati limit penyampaikan SPJ.

Ada pula temuan bahwa sisa dana hibah KUD Jaya Werdi Takmung dan KUD Artha Wiguna Gelgel masing-masing sebesar Rp 88,98 juta dan Rp 194,52 juta belum dipertanggungjawabkan hingga LHP ini disusun.

Baca juga :  Suwirta Ketuk Hati Para Dermawan   

Fakta penyelenggaraan hibah kepada tiga KUD tersebut dinilai bertentangan atau tidak patuh terhadap beberapa Pasal Permendagri Nomor 123  Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD juncto Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Menanggapi hal itu, Bupati Nyoman Suwirta mengatakan sudah menginstruksikan Sekda untuk menindaklanjuti. Namun secara materialistis dikatakannya  kekurangan volume pekerjaan maupun persoalan yang terjadi di koperasi sudah selesasi. “Sudah dilakukan pengembalian sebelum hasil pemeriksaan BPK diterima. Saya kira setiap tahun kita selalu dapat catatan seperti itu. Tapi catatan ini kita dapat gunakan sebagai bahan untuk  memperbaiki laporan keuangan kita terutama dalam pelaksanaan pemerintah daerah,” katanya.  (c/119)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini