Gubernur Minta Bupati/Walikota Jalankan Protokol Ketat

0
6
Gubernur Minta Bupati/Walikota Jalankan Protokol Ketat
PIMPIN RAPAT - Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (7/7) kemarin. (DenPost/ist)

Denpasar, DenPost
Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (7/7/2020). Selain untuk mengetahui perkembangan penanganan covid-19, rapat juga membahas langkah-langkah ke depan. Salah satunya persiapan-persiapan berkaitan dengan tatanan kehidupan era baru (new normal).

Gubernur Koster mengatakan berdasarkan hasil rapat pada 10 Juni 2020 para bupati/walikota se-Bali sepakat secara bersama-sama menerapkan tatanan kehidupan era baru. Hasil rapat itu ditindaklanjuti Gubernur dengan mempersiapkan sejumlah tahapan dan hal-hal yang berkaitan dengan tatanan kehidupan era baru ini.

Koster mengakui masih ada empat kabupaten/kota di Bali yang masuk zona merah. Idealnya hanya zona hijau dan kuning yang dibuka. “Karena kita mau bareng (membuka diri), maka harus dilakukan ekstra keras untuk menangani empat kabupaten agar terjadi perbaikan kondisi di wilayah tersebut,” bebernya.

Baca juga :  Makorem 163/ Wira Satya Juga Didisinfeksi

Untuk itu, Gubernur minta jajaran GTPP Provinsi Bali menuruh perhatian pada tiga klaster penyebaran yakni pasar tradisional, keluarga, dan masyarakat. Gubernur minta bupati/walikota agar fokus pada pengelola pasar tradisional, desa adat, dan kelurahan, sebagai ujung tombak penanganan covid-19.

Sebagai langkah pencegahan, Gubernur minta pasar tradisional yang diizinkan beroperasi hanya pasar yang menerapkan protokol tatanan era baru secara ketat. Selain itu desa adat harus menerapkan perarem yang mengatur protokol tatanan era baru. “Dari 1.493 desa adat, sebanyak 1.443 desa adat yang sudah menyelesaikan perarem. Kita harapkan besok (Rabu ini) semua selesai sehingga mulai 9 Juli desa adat serentak menerapkan perarem penanganan covid-19,” tegasnya.
Mantan anggota DPR RI ini menambahkan dampak pandemi covid-19 sudah cukup lama tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Karena itu pemerintah perlu bersikap menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di Bali yang terpukul karena terhentinya sektor pariwisata. “Jika ini kita biarkan, maka bisa menimbulkan masalah sosial baru dan muncul kerawanan di dalamnya,” ujar Gubernur.

Baca juga :  Minggu, Muncul Dua Positif Corona, Tujuh Sembuh

Sebelumnya Gubernur mengeluarkan SE No.3355 Tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. “Kalau mau dipertajam, diperdetail, silakan bupati/walikota mengeluarkan kebijakan sesuai kondisi di wilayahnya,” tambahnya.
Koster juga minta bupati/walikota melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan simulasi penerapan protokol tatanan kehidupan era baru. Satgas Gotong Royong Desa Adat dan relawan desa/kelurahan juga diaktifkan kembali. Bupati/walikota agar membentuk Komite Pengawas Pelaksanaan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

Rapat GGTP PP Provinsi Bali menyepakati memulai tatanan kehidupan era baru pada Kamis (9/7) besok. Namun Gubernur minta pelaksanaannya harus dilakukan dengan berhati-hati di antaranya dengan mohon doa restu di Pura Besakih yang dilakukan beberapa hari lalu. Selain itu perhatian terhadap tenaga medis harus terus dilakukan dan rapid test di wilayah yang memang harus dituntaskan. “Saya berharap ini betul-betul dilaksanakan,” pintanya.
Gubernur meminta kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan susah dikontrol dihindari dulu. Jika protokol bisa dilaksanakan dengan baik, barulah ditingkatkan. “Prinsipnya bertahap, selektif dan terbatas,” tandasnya.
Bupati/walikota di sembilan kabupaten/kota sepakat melaksanakan protokol tatanan kehidupan era baru. Begitu juga forkompinda siap mendukung pelaksanaannya.

Baca juga :  Aksi Sayat Paha Wanita Kambuh lagi di Denpasar

Hadir dalam rapat ini yakni Bupati Bangli, Klungkung, Buleleng, Jembrana dan Gianyar. Karangasem dan Badung diwakili wakil bupati, serta Denpasar dan Tabanan diwakili sekda. Juga ikut Wagub, Pangdam, Wakapolda, Kejati (diwakili), Sekda, Danlanud, Danrem, dan OPD terkait. (wira)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini