Kemenkumham Bentuk Layanan di Desa, Koster Sebut Strategis Dukung Kehidupan Era Baru

0
9
Picsart 07 05 07.21.13
Gubernur Bali, Wayan Koster.

Sumerta Klod, DenPost

Langkah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Bali membentuk pos layanan hukum tingkat desa, diapresiasi Gubernur Bali, Wayan Koster.

Menurutnya, mendisiplinkan masyarakat untuk taat hukum sangat strategis dalam mendukung penerapan tatanan kehidupan era baru. Termasuk menciptakan pariwisata yang berkualitas dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk di Rumah Jabatan, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (10/7/2020).

Baca juga :  Beberapa Daerah yang Potensial Longsor Tinggi di Bali

“Tatanan Kehidupan Era Baru menyangkut semua aspek kehidupan termasuk ketertiban masyarakat,” ujarnya. Menurutnya kesadaran terhadap ketertiban dan disiplin akan membantu masyarakat untuk mau menjalankan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru secara benar.

Keamanan dan ketertiban menurut Gubernur Koster merupakan bagian penting dalam menciptakan pariwisata yang berkualitas dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Sebab menurutnya, masih ada banyak celah yang dimanfaatkan oknum melakukan tindakan kriminalitas yang mencoreng citra Bali.

Baca juga :  Duh, Balita Tewas Terlindas Mobil di Luar Garasi

Itu sebabnya ke depan Pemprov Bali, Kemenkumham dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama dalam menciptakan Bali yang lebih aman dan tentram. “Misalnya kita mau dorong desa adat punya perarem pencegahan narkoba,” kata pria yang ikut membidangi lahirnya Undang-Undang Desa ini.

Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, mengatakan, program Pos Layanan Hukum Desa rencananya akan diluncurkan pada tanggal 21 Juli 2020 di Gianyar. “Bali menjadi yang pertama di Indonesia,” sebutnya.

Baca juga :  Tiga PKL Didenda Rp 250 Ribu Gara-gara Lakukan Ini

Ia mengatakan, dengan keterbatasan aparatur negara, kesadaran masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum. Dengan upaya edukasi ia menginginkan masyarakat di pedesaan bisa menjadi “mata dan telinga” terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang tak terpantau aparat, misalnya peredaran narkoba. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini