Saat Coklit, PPDP Wajib Gunakan APD

0
12
PPDP Wajib Gunakan APD Saat Coklit
Petugas PPDP melaksanakan coklit dan harus menggunakan APD

Negara, DenPost

Guna mencegah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak terpapar virus corona, mereka diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD). Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Gede Tangkas Sudiantara Kamis (16/7) mengatakan awalnya memang direncanakan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih hanya melalui penyandingan data dengan RT maupun RW untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19.

Namun, PPDP akhirnya kini harus door to door. Karena mereka tidak memungkinan melakukan coklit hanya sebatas menyingkronkan data diatas meja dengan aparat kelurahan saja. Selain harus menempel sticker tanda pemutakhiran data, salah satu yang mengharuskan mereka turun ke lapangan dari rumah ke rumah adalah masih ditemukan data warga dalam data pemilih hasil sinkronisasi warga tidak susuai dengan kondisi warga. Salah satunya adanya data warga yang sudah meninggal hingga belum masuknya data pensiunan TNI/Polri serta pemilih pemula yang berusia 17 tahun menjelang Pilkada Serentak.

Baca juga :  Lima Warga Positif Corona, Pemkab Lakukan Rapid Test Massal di Kaliakah

Tangkas mengatakan saat ini ada 640 orang PPDP di 51 desa/kelurahan di 5 kecamatan di Jembrana. Pihaknya mengakui awalnya direncanakan memang coklit melalui penyandingan data di desa/kelurahan saja, namun hingga hari kedua pelaksanaan coklit diakuinya PPDP turun langsung ke lapangan. Namun pihaknya mewajibkan seluruh PPDP mengikuti protokol kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh hingga memakai APD.

Dalam data pemilih pada Pilkada 2018 yang disandingkan dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut masih ada data warga yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. ” Salah satunya ada data warga yang telah meninggal dunia maupun warga yang datanya belum masuk sebagai pemilih,” jelas Tangkas.
Pihaknya menerima DP4 hasil sinkronisasi itu pertengahan Februari lalu, tapi jadwal coklit sempat tertunda karena adanya pandemi covid-19 sehingga tahapannya baru dimulai Rabu (15/7).

Baca juga :  Jalan Penghubung Antar-Kelurahan Jebol

Dari total 95.155 KK dengan jumlah pemilih 249.315 tersebut harus kembali dimutakhirkan kembali oleh PPDP sehingga tidak ada lagi data yang tercecer. Ia menyebut adanya data warga yang meninggal itu bersumber dari data kependudukan yang berdasarkan penerbitan akta. Termasuk juga pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri harus dimasukan dalam daftar pemilih. Ia mengaku kegiatan PPDP di lapanganan selama coklit selain diawasi langsung oleh PPS di masing-masing desa/kelurahan, juga mendapatkan pengawasan dari Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan (PPDK) sebagai perpanjangan tangan Bawaslu. (120)

Baca juga :  Ditabrak Perahu Purse Seine, Nelayan Menghilang Belum Ditemukan

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini