Cegah Pungli, Tim UPP Turun ke Gilimanuk Gilimanuk

0
10
Cegah Pungli, Tim UPP Turun ke Gilimanuk Gilimanuk
PANTAU PETUGAS - Anggota Tim Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Provinsi Bali memantau petugas satpol PP yang mengurus suket sehat berbasis tes cepat bagi setiap warga yang ingin masuk Bali lewat Pelabuhan Gilimanuk, Kamis (23/7) kemarin. (DenPost/ist)

Sumerta Klod, DenPost
Mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang memanfaatkan situasi pandemi covid-19, Tim Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Provinsi Bali turun mengunjungi Pelabuhan Gilimanuk, Kamis (23/7/2020). Kunjungan ini dipimpin Inspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada, serta melibatkan Ombudsman, Kejaksaan Tinggi Bali, Kementerian Hukum dan HAM Bali, Polda Bali, BIN Daerah Bali, dan Irwasda Jembrana.

Sugiada menjelaskan kegiatan difokuskan pada tiga pos. Pertama: tempat pengecekan identitas diri (KTP) dan surat keterangan (suket) sehat berbasis rapid test (tes cepat). Kedua: tempat layanan rapid test bagi warga yang keluar Bali dan bagi pendatang yang tak membawa suket sehat berbasis rapid test. Ketiga: pelayanan ASDP.

“Inspeksi bertujuan memastikan tidak ada petugas yang disuap atau minta uang kepada pendatang yang tidak membawa syarat lengkap agar bisa lolos masuk Bali karena menerima uang (pungli),” ungkap Sugiada.

Baca juga :  Ratusan Pemudik Diizinkan Menyeberang di Gilimanuk

Di pos pertama, setiap pendatang, baik pengendara kendaraan roda dua, kendaraa roda empat, atau lebih, bahkan kendaraan travel, dicek jumlah penumpang, identitas, dan suket bebas covid-19 berbasis rapid test.
Di pos kedua, adalah layanan rapid test mandiri yang dilakukan Kimia Farma (sejak 15 Juni) bagi mereka yang akan keluar Bali dan bagi mereka yang masuk Bali tanpa membawa suket sehat berbasis rapid test.

Baca juga :  Di Jembrana, Pasien Positif Bertambah Satu Orang

Hasil pantauan di lapangan, sejumlah sopir angkutan logistik menjalani rapid test selama 15 menit sampai hasilnya keluar. Harga yang mereka bayar sebesar Rp145 ribu per sekali tes. Setiap hari rata-rata 600 orang yang menjalani rapid test dalam waktu 24 jam.

Di pos ketiga, Tim UPP Provinsi Bali bertemu Manajer Usaha PT ASDP (Persero) Windra Soelistiawan. Dia menjelaskan bahwa pihaknya bertugas melakukan verifikasi kelengkapan syarat warga yang masuk Bali. Selebihnya untuk urusan pembayaran bukan wilayah ASDP, sehingga mereka nihil untuk urusan administrasi dalam bentuk uang.

Baca juga :  Ternyata Pelajar, Pelaku Pembuang Bayi di Melaya

Kepasa petugas di pelabuhan, Sugiada mengingatkan agar pengadaan barang, harga, serta jumlah yang dibutuhkan, wajib transparan agar tidak terjadi ketimpangan antara fisik dengan laporan. (wir)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini