“New Normal’’, Pengawasan Prokes Mesti Diperketat

0
7
Picsart 07 26 05.52.19
Anggota DPRD Kota Denpasar, Ir. Eko Supriadi.

Pemecutan, DenPost

Memasuki tatanan kehidupan era baru atau new normal, sejumlah aktivitas pun sudah dibuka. Kegiatan di beberapa tempat umum juga sudah diperbolehkan, seperti berolahraga di lapangan umum. Dengan sudah dimulainya berbagai aktivitas di masyarakat, pemerintah diminta memperketat pengawasan, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan (Prokes).

Itu disampaikan anggota DPRD Kota Denpasar, Ir. Eko Supriadi, Minggu (26/7/2020).

Eko Supriadi, yang juga Ketua Komisi III DPRD Denpasar itu, mengungkapkan sejak dibukanya tatanan kehidupan era baru di Bali, sejumlah aktivitas masyarakat di tempat umum sudah mulai dibuka. Misalnya, aktivitas olahraga di sejumlah fasilitas publik cukup ramai. Kondisi ini sangat rawan terjadi penularan Covid-19. Karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat untuk penerapan prokes di lapangan.

Baca juga :  Sikapi Melasti dan Tawur di Tengah Corona, PHDI Berpedoman pada Lontar

Tak hanya tempat umum, kata Eko Supriadi, kawasan perkantoran yang kini juga sudah mulai dibuka, dikhawatirkan menjadi kluster baru dalam penyebaran Covid-19. Seperti yang terjadi di Kantor Camat Denut, sudah ada pegawai yang terpapar Covid-19, sehingga aktivitas kantor menjadi berpengaruh. “Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, karena ancaman Covid-19 masih cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari jumlah kasus per hari yang masih cukup banyak,” ujarnya.

Baca juga :  Membandel, Banyak Warga ‘’Berkeliaran’’ di Kota Denpasar

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, bila pengawasan terlalu longgar, dikhawatirkan akan memicu peningkatan kasus pada periode berikutnya. Karena itu, semua komponen masyarakat diharapkan tetap waspada dalam melakukan aktivitas di tengah kerumunan. “Pemerintah harus tetap mengawasi secara ketat penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Karena dana yang dialokasikan untuk Covid-19 ini cukup besar. Jangan sampai hasilnya mubazir. Uang sudah banyak habis, tetapi kasus masih tetap tinggi,’’ ujarnya.

Baca juga :  Direstui Menhub, Gubenur Koster Pasang Tiga Syarat Masuk Bali

Dikatakan, pihaknya beberapa kali sempat mempertanyakan alokasi anggaran yang telah digunakan untuk penanganan Covid-19 ini. Karena beberapa rencana kerja yang telah disusun harus dirasionalisasi akibat adanya pandemi Covid-19. Seperti beberapa proyek fisik yang dirancang harus dibatalkan, karena Covid-19. Artinya, kata dia, jangan sampai apa yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 semakin tidak jelas. Mengingat, masyarakat juga harus tetap beraktivitas untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. (105)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini