Giri Prasta Lantik PAW Anggota BPD Mambal, Sibangkaja dan Pecatu

0
4
Giri Prasta Lantik PAW Anggota BPD Mambal, Sibangkaja dan Pecatu
PAW - Bupati Giri Prasta saat mengambil sumpah janji dan meresmikan PAW anggota BPD Desa Mambal dan Sibangkaja serta Desa Pecatu di Puspem Badung, Senin (27/7/2020).

Mangupura, DenPost

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengambil sumpah janji dan meresmikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mambal dan Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal serta Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan. Pelantikan dilakukan di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (27/7/2020). Acara juga dihadiri Wakil Bupati, I Ketut Suiasa; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata; Sekda I Wayan Adi Arnawa; Kadis PMD Komang Budhi Argawa, OPD terkait serta Camat Abiansemal dan Kuta Selatan.

Anggota BPD yang dilantik yakni BPD Desa Mambal Ni Nyoman Yulianti wakil Br. Undagi, anggota BPD Desa Sibangkaja I Made Widiana wakil Br. Tengah dan anggota BPD Desa Pecatu I Nyoman Gunawan, wakil Br. Giri Sari. PAW anggota BPD ini dikarenakan anggota BPD dari Mambal dan Sibangkaja mengundurkan diri karena kesibukan. Sementara salah satu anggota BPD Pecatu meninggal dunia. Anggota BPD yang baru akan melanjutkan tugasnya sebagai anggota BPD untuk masa bakti tahun 2019-2025.

Baca juga :  Proyek Air Bersih Telaga Waja Dikritisi Dewan

Giri Prasta dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada anggota BPD yang baru dilantik. Pihaknya berpesan agar angota BPD yang baru dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati. Dengan tiga landasan ini akan muncul keinginan untuk bekerja keras, bekerja cedas, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas.

Dia juga menekankan, BPD harus dapat menyamakan pola pikir dengan perbekel maupun perangkat desa sehingga pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan baik. “Ddesa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bisa mengatur dan menyusun hak-haknya sesuai dengan tatanan, begitu pula asal usul adat setempat. Ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk itulah kami minta antara BPD dengan perbekel jangan sampai memiliki interpretasi yang berbeda. Kalau sampai interpretasinya berbeda, kita akan lambat jalannya. Kita harus lakukan penyamaan pola pikir, sehingga tujuan tupoksi kita akan berjalan dengan baik,” tegas Giri Prasta. (a/115)

Baca juga :  Artha Saputra Jabat Ketua PGRI Bali

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini