Giri Prasta Jelaskan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan KUA PPAS

0
6
Giri Prasta Jelaskan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan KUA PPAS
RANPERDA - Bupati Giri Prasta menyerahkan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, saat Rapat Paripurna di gedung DPRD Badung, Selasa (28/7/2020).

Mangupura, DenPost

DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna, Selasa (28/7/2020) di Gedung DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta.

Rapat Paripurna kemarin khusus mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perda Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

Pada kesempatan tersebut Giri Prasta menyatakan, Rancangan Perda Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019, secara normatif merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan secara substansial merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

“LKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Bali, hasilnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Badung,” ungkapnya.

Baca juga :  Taufik Hidayat Meninggal Dunia, Diduga Gangguan Pernapasan

Menurut Giri Prasta, Opini WTP yang diraih merupakan yang ke delapan kalinya sejak LKPD Tahun 2011 untuk pertama kali Pemkab Badung meraih Opini WTP. “Keenam kalinya secara berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019,” paparnya.

 

Sedangkan berkenaan dengan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021, Giri Prasta menyatakan, secara material merupakan rangkuman hasil pembahasan yang dilakukan berdasarkan pendekatan proses bottom-up dan top-down melalui mekanisme musrenbang. Telah dipertajam dalam Forum Perangkat Daerah serta telah pula difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali, berdasarkan surat Nomor : 050/2481/BPPE/BAPPEDA, tanggal 1 Juli 2020, perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021.

“Dalam proses penyusunan RKPD maupun Rancangan KUA dan PPAS, kita dihadapkan pada kondisi pandemi covid-19 yang telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, terutama pada sektor pariwisata yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Badung,” ucap Giri Prasta.

Baca juga :  Polisi Telusuri Korban Lain sang Kasek Cabul

Alhasil, lanjutnya, terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, sehingga menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yang sangat tajam. “Khususnya penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran yang menjadi sumber utama PAD,” katanya.

Atas kondisi tersebut, lanjut Giri Prasta, pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021. Dengan begitu target pendapatan dan belanja daerah yang dirancang dapat lebih realistis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosio ekonomis maupun aspek teknokratisnya.

Untuk diketahui, Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut; Pendapatan Daerah pada PPAS Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp 4.837.538.810.114,21 menurun sebesar Rp 1.464.814.404.617,89 atau 23,24 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.302.353.214.732,10. PAD dirancang sebesar Rp 4.022.027.030.050,09, menurun sebesar Rp 1.281.042.964.117,89, atau 24,16 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.303.069.994.167,98. Pendapatan Tranfer dirancang sebesar Rp 498.033.733.500,00, menurun sebesar Rp 102.381.456.500,00 atau 17,05 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 600.415.190.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang sebesar Rp 317.478.046.564,12, menurun sebesar Rp 81.389.984.000,00 atau 20,41 persen dari APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp 398.868.030.564,12.

Baca juga :  Gara-gara Facebook, Pencuri Papan Seluncur Tertangkap

Kemudian, Belanja Daerah dirancang sebesar Rp 4.837.538.810.114,21, menurun sebesar Rp 1.464.814.404.617,89 atau 23,24 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.302.353.214.732,10. Belanja Daerah pada Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri dari Belanjar Operasi dirancang sebesar Rp 3.701.598.757.257,72. Belanja Modal dirancang sebesar Rp 532.748.664.918,18. Belanja Tidak Terduga dirancang sebesar Rp 15.000.000.000,00. Belanja Transfer dirancang sebesar Rp 588.191.387.938,31.

“Poyeksi APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah dirancang masih sangat memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19. Makanya, dalam kesempatan ini saya berharap ada satu pembahasan yang detail dan konstruktif oleh Dewan, sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung,” tandas Bupati Giri Prasta. (a/115)

 

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini