Soal Permenkes 64, BPJS Sebut Pemerintah Tetap Berikan Subsidi

0
18
Picsart 07 30 04.41.12
REGULASI - Beno Herman saat menerangkan regulasi dalam Permenkes No. 64 Tahun 2020, pada Kamis (30/7/2020) di Ubud, Gianyar.

Ubud, DenPost

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan diberlakukan 1 Juli 2020. Regulasi itu merupakan revisi dari Permenkes Nomor 75 Tahun 2019. Salah satu yang direvisi adalah tarif iuran setiap kelas.

Hal ini menjadi bahasan dalam diskusi yang digelar BPJS Denpasar bersama wartawan, Kamis (30/7/2020) di Ubud, Gianyar. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB, Beno Herman, dalam pemaparannya mengatakan, terjadi penyesuaian tarif iuran dalam regulasi tersebut.

Penyesuaian ini diberlakukan kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU), besaran iuran tetap mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019.

Baca juga :  Kabel Tertimpa Layangan, Listrik di Gianyar Padam

“Iuran peserta segmen PBBU/BP kelas I sebesar Rp150.000, kelas II sebesar Rp100.000 dan kelas III sebesar Rp 42.000,” jelas Beno. Atas penyesuaian tarif itu, dia menyebutkan bahwa pemerintah tetap hadir untuk memberikan subsidi terhadap tarif kelas III.

Dari Rp 42.000, peserta hanya membayar Rp 25.500, sedangkan Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah. Terhadap iuran peserta segmen PBI JK dan PPU, sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dan dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah.

Baca juga :  Tanah “Teba” Dijadikan PKD, Puluhan Warga Datangi BPN

Untuk peserta PBPU Pemda, kata dia, iurannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada kelas III peserta PBPU. “Segmen PPU, iurannya sebesar 5 persen dari upah, yang terdiri dari 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen pekerja,” terangnya.

Tarif yang dibayar oleh pekerja itu disesuaikan dengan batas upah paling tinggi sebesar Rp 12.000.000 dan batas paling rendah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Beno menambahkan, langkah menyesuaikan tarif ini merupakan upaya pemerintah untuk mempertahankan program JKN – KIS.

Baca juga :  Di Bangli, 15 Orang Tak Bermasker Langsung Didenda

Seperti yang diketahui, kata dia, BPJS Kesehatan mengalami devisit. Itu disebabkan karena iuran yang dibayarkan peserta tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan BPJS. “Selanjutnya, pada tahun 2021, kami juga akan lakukan perubahan pola. Dimana subsidi dari pemerintah akan dikurangi secara bertahap,” pungkasnya. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini