Tanah Pekarangan Desa Kisruh, Warga Mengadu ke Bupati Gianyar

0
12
Tanah Pekarangan Desa Kisruh,  Warga Mengadu ke Bupati Gianyar
DATANGI KANTOR BUPATI - Sejumlah warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Tampaksiring, Gianyar, usai mendatangi Kantor Bupati Gianyar mengenai kasus tanah adat di desa setempat, Selasa (4/8) kemarin. (DenPost/yuliantara)

Gianyar, DenPost
Gara-gara dua warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Tampaksiring, Gianyar, dikenai sanksi adat, belasan perwakilan warga memilih mengadu ke Bupati Gianyar Mahayastra pada Selasa (4/8/2020). Mereka mendatangi ruang kerja Bupati agar memediasi kasus tersebut.

Salah seorang warga setempat, I Ketut Wisna, mengaku bahwa dia dikenai sanksi adat (kanorayang) karena sebagai pelapor kasus pensertifikatan tanah pekarangan desa (PKD) ke pihak berwajib. “Sesuai Perda Gubernur Bali, kami lihat tidak ada namanya kanorayang. Tapi sanksi itu diterapkan kepada saya sejak 1 Agustus,’’ tegasnya.

Saat itu anak I Ketut Wisna gotong royong ke pura, tapi dia kemudian dipulangkan oleh prajuru desa. Wisna menyampaikan jika dikenai sanksi adat, maka dia selaku warga tidak mendapat pelayanan dari adat saat tertimpa bahaya. Wisna mencontohkan ketika terjadi kebakaran di rumahnya, dia tidak diikutkan dalam pelaksanaan upacara adat di pura. Hal lainnya terkait hak sebagai warga adat. “Hak-hak yang semestinya kami dapatkan semasih kenoroyang, itu tidak didapat. Kalau kewajiban itu belum ada pembahasan, dan sampai kapan dikenai sanksi? Hal ini juga belum ada dibahas,” bebernya.

Baca juga :  Oknum Kepsek Cabul Ditahan  

Selain Wisna, Ketut Suteja yang sama-sama pelapor, juga dijatuhi sanksi. Dia mengaku tidak tahu kapan sanksi itu akan dicabut. Mereka mengaku menghadap Bupati Gianyar agar dibantu memecahkan masalah hak milik tanah pekarangan desa adat dan saksi.

Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Tjokorda Gde Putra Pemayun, mengatakan terdapat 40 warga yang tercatat keberatan mengenai PKD. Namun mereka belum dijatuhi sanksi adat. Hanya dua orang yang dikenai kanorayang karena dinilai tidak menjalankan tahapan awig-awig. “Yang dua itu dasarnya melaporkan prajuru tanpa mengikuti awig-awig,” beber Tjokorda Gde Putra.

Baca juga :  Tipu Turis, Dua Staf ‘’Money Changer’’ Dibekuk

Dia menambahkan warga lain yang membangkang belum ada kena sanksi. Hal itu tergantung hasil lanjutan di pengadilan nanti, siapa menang dan siapa yang kalah.

Sampai kapan kedua warga tersebut kena sanksi? Mantan anggota DPRD Gianyar itu menyampaikan masih menunggu hasil rapat desa. “Kemungkinan ditindaklanjuti. Saya tidak boleh sendiri memutuskan. Harus diputuskan dalam paruman desa,” tandas Tjokorda Gde Putra. (yul)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini